Kisah Kontroversial Bupati Pati yang Bikin Masyarakat Terluka, Malah Tantang Didemo 50.000 Massa

Pihak Pemkab Pati mendatangi lokasi untuk membubarkan kegiatan tersebut, yang kemudian ditolak oleh para inisiator aksi seperti Ahmad Husein.

Demo Besar-besar 13 Agustus 2025, Ribuan Santri Turun

Penolakan terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, makain kuat dari masyarakat.

Bahkan pada aksi unjuk rasa yang akan dilakukan proanti kenaikan PBB-P2 pada 13 Agustus 2025, ribuan santri bakal ikut turun.

Mereka yang tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI), akan memperkuat barisan demo.

Koordinator Umum ASPIRASI, Sahal Mahfudh, mengatakan, dalam aksi 13 Agustus 2025 itu sebanyak 5.000 santri  bakal dikerahkan dari berbagai penjuru Kabupaten Pati.

Baca juga: Sudah Keluarkan Dana Ratusan Juta Rupiah, Vicky Shu Masih Gagal Lolos Jadi Anggota DPRD Jawa Tengah

Ribuan santri itu berasal dari Pati Utara, Selatan, Timur, Barat, juga dari Margoyoso, Cluwak, Tayu, Sukolilo, Kayen, Gabus, Batangan, Juwana, hingga Pati Kota.

Meski begitu ia menjamin aksi akan berjalan damai dan telah diberitahukan secara resmi kepada Polresta Pati.

Sahal menyatakan bahwa ia menemukan fakta mengejutkan. Di lapangan lonjakan PBB-P2 di sejumlah wilayah bahkan mencapai 250 hingga 1.000 persen. 

"Hal ini tidak adil dan sangat menyulitkan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Kami minta kenaikan pajak ini ditinjau ulang. Kalau pun harus naik, ya sewajarnya saja, 10 sampai 20 persen itu masih logis,” tegas Sahal kepada awak media di depan Kantor Bupati Pati, kawasan Alun-Alun Pati, Rabu (6/8/2025).

Gubernur Jateng Minta Dibatalkan

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai kebijakan Bupati Pati menaikkan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan warga.

Ahmad Luthfi meminta kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen dibatalkan.

Menurutnya, Sadewo harus membuka ruang diskusi agar kebijakan yang dikeluarkan tak menimbulkan kericuhan.

"Perintah saya agar dilakukan evaluasi dan kajian, kalau perlu, diturunkan saat itu juga," tegasnya, Kamis (7/8/2025).

Baca juga: Tujuan Pemudik Paling Banyak saat Lebaran Tahun Ini Diprediksi ke Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta