Guru SMKN 1 Cibinong Berharap Kebijakan Rombel 50 Dedi Mulyadi Dievaluasi

Laporan wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menaikkan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar dari 36 orang menjadi 50 orang menuai pro dan kontra di masyarakat.

Aturan ini juga dikeluhkan oleh para guru SMA/SMK Negeri di Kabupaten Bogor.

Humas SMK Negeri 1 Cibinong, Danu Winardi, mengaku penambahan jumlah peserta didik dalam satu rombel ini pasti akan mengurangi kenyamanan peserta didik.

"Untuk efektivitas proses pembelajaran, nanti kita akan evaluasi. Tetapi secara kenyamanan pasti berkurang. Kita atur 36 siswa saja sudah agak repot, apalagi kalau ada penambahan hingga 50 siswa," kata Danu saat ditemui Warta Kota di Cibinong, Jumat (18/7/2025).

Ia khawatir kebijakan ini menyebabkan penurunan kualitas kompetensi siswa karena kurangnya prasarana untuk praktikum. 

"Kalau makin banyak siswa, maka waktu untuk mencoba peralatan praktikum jadi berkurang. Semakin kurang praktek maka makin kompetisi bisa turun," jelasnya.

Pada tahun ajaran 2025/2026 ini, SMK Negeri 1 Cibinong menerima 750 siswa yang dibagi dalam 22 rombel. 

Baca juga: Kebijakan Rombel 50 Dedi Mulyadi, SMK Bina Teknologi Cibinong Hanya Dapat 8 Siswa Baru

"Awalnya kita bagi siswa 36 orang per rombel. Dengan program PAPS ini, kita naikkan jadi 42 orang per kelas sesuai kapasitas ruangan," kata Danu.

Dia memengungkapkan persoalan SMK dalam menerapkan kebijakan Rombel 50 ini tidak sesederhana SMA.

"Kita ada jurusan. Kalau pun kita tambah ruangan baru seperti di SMA, nah jurusan apa yang akan menempati ruangan tersebut. Pasalnya ruang kelas di SMK itu terkait jurusan. Kalau ada penambahan ruang kelas berarti ada jurusan baru," bebernya.

Soal kenyamanan, lanjut Danu, kalau melihat luas ruang kelas saat ini memang agak berdesakan.

Baca juga: Guru SMA Negeri 2 Cibinong Sebut Kebijakan Rombel 50 Dedi Mulyadi Bikin Siswa Jadi Tidak Nyaman

"Pasti terasa lebih sesak dan panas. Tetapi yang agak repot itu soal sarana prasarana seperti kursi, meja dan alat-alat praktikum," imbuhnya.

Dia berharap kebijakan ini dievaluasi agar tidak mengorbankan kualitas lulusan SMK.

"Kalau pun dilanjutkan, harapannya ada peningkatan prasarana. Saya juga berharap sekolah swasta diberdayakan agar peserta didik tidak menumpuk ke sekolah negeri," tandas Danu.