Pendidikan Gratis SD-SMP Negeri dan Swasta, Rudy Susmanto Tunggu Petunjuk Pemerintah Pusat

"Soal pendidikan gratis ini juga harus dilihat dari manajemen sekolah dan kemampuan keuangan. Tetapi yang jelas, masyarakat miskin menjadi prioritas. Kalau dia miskin, ya harusnya dibantu. Itu tanggung jawab negara," tegasnya

Ajat mengakui putusan MK ini pasti akan memberi beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

"Kalau dibilang membebani APBD, ya pasti. Tapi seberapa beratnya, tergantung kemampuan daerah masing-masing. Kabupaten Bogor sudah memulai langkah awal ini dengan memberi beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu," tuturnya.

Ajat mengungkapkan perlu adanya pedoman teknis dari pemerintah pusat agar daerah memiliki landasan yang jelas dalam melaksanakan kebijakan ini. 

"Kalau gratis secara keseluruhan pasti membebani APBD. Tapi kami tetap komit, karena itu bagian dari hak layak mendapatkan pendidikan. Nanti kita akan dibahas lebih teknis di Dinas Pendidikan. Tapi yang pasti, warga miskin itu menjadi prioritas," tandas Ajat.