Presiden Prabowo Subianto Bakal Reshuffle Kabinet Merah Putih, Bahlil: Ini Sikap Partai Golkar

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Miftahul Munir

TRIBUNNEWSDEPOK. COM, PALMERAH - Prabowo Subianto, Presiden ke-8 RI akan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. 

Hal itu dilakukannya agar para menteri seirama dengan Presiden RI. 

Salah satu kebijakan pembantu presiden yang tak seirama adalah pembatasan gas LPG 3 Kg. 

Baca juga: Kisruh Soal Gas Elpiji 3 Kg di Lingkungan Warga, Bahlil Lahadalia Merapat ke Istana Temui Prabowo

Hal itu membuat masyarakat Indonesia kesulitan mendapatkan gas tabung melon tersebut. 

Menanggapi hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogratif dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak progratif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden," kata Bahlil usai buka Rakerna Partai Golkar 2025 di DPP, Sabtu (8/2/2025). 

Oleh karena itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut meminta agar tidak mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan Presiden Prabowo. 

Baca juga: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Dipanggil Presiden Prabowo, Disuruh Lewat Pintu Lain Masuk Istana Negara

Sebab, kata Bahlil, menteri sudah memiliki kewajiban dan keharusan untuk membantu kinerja karena dianggap sebagai pembantu kerja presiden.

"Menteri itu pembantu. Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden," terangnya.

Bahlil menerangkan, DPP Partai Golkar memilimi delapan kader yang menjadi menteri Kabinet Merah Putih.

Baca juga: Program MBG Presiden Prabowo Didemo, Yeti Wulandari Bagikan Sampel dan Makan Bersama Pendemo

Sedangkan, untuk wakil menterinya sebanyak 3 orang dan satu kader lainnya menjabat sebagai Gubernur Lemhanas.

"Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar," tutur Bahlil.

Menurutnya, Golkar menjadi partai yang menjadi gudangnya para pemimpin bangsa dan ia tidak mau mengomentari lebih jauh soal reshuffle.

Apalagi, lanjut Bahlil, harus menganalisa berlebihan tentang hak prerogratif dari Presiden Prabowo Subianto.