Isu Coblos Tiga Paslon Menguat, DPRD DKI Jakarta Minta Pemilih Tak Rusak Surat Suara

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Masyarakat Jakarta yang memiliki hak pilih diminta untuk menggunakan suaranya saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada 27 November 2024 mendatang. 

Mereka juga diimbau tidak merusak surat suara saat pencoblosan.

Diketahui, belakangan berhembus gerakan coblos tiga paslon saat pemungutan suara berlangsung. 

Tiga paslon yang dimaksud adalah Ridwan Kamil-Suswono; Pramono Anung-Rano Karno dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Baca juga: Hutan Kota Rawa Buaya Bersolek Demi Hadirkan Suasana Asri di Tengah Kota

Anggota DPRD DKI Jakarta Sholikhah mengatakan, harus menggunakan hak suara dengan sebaik-baiknya. 

Pilihan mereka menentukan calon pemimpin di Jakarta selama lima tahun mendatang.

"Masyarakat harus punya ilmu yang cukup tentang Pilkada, bahwa suara itu penting untuk kita salurkan. Jangan golput (golongan putih alias tidak memilih). Jadi, ini harusnya diberikan informasi kepada masyarakat luas bagaimanapun juga Jakarta punya kita, daerah ini punya kita," kata Sholikhah pada Rabu (18/9/2024).

Sholikhah berharap, siapapun yang terpilih dalam kontestasi Pilkada dapat membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. 

Baca juga: Antisipasi Tawuran, Polisi Berlakukan Jam Malam, Pelajar yang Masih Nongkrong Bakal Diciduk

Artinya, dapat menjadi sosok pempimpin yang bisa membangun Jakarta serta mengutamakan pelayanan terhadap seluruh warga Jakarta.

"Mudah-mudahan kita berharap semua pemimpin dan tokoh yang ada di DKI Jakarta adalah orang-orang hebat yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan buat warganya, sehingga rakyat akan memilih sesuai dengan hati nuraninya," jelas Sholikhah.

Selain itu, dia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kondusivitas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Kata dia, tokoh masyarakat memiliki peran penting untuk menciptakan suasana kondusif menjelang Pilkada 2024.

Baca juga: Telan Anggaran Rp 10,8 Miliar, Proses Pembangunan Depok Open Space ll Capai 71,49 Persen

"Sebenarnya, masyarakat ini tergantung tokoh dan pemimpinnya. Kalau tokoh pemimpinnya bisa memberikan tauladan, kesejukan dan kenyamanan, masyarakat mudah kok untuk diedukasi," imbuhnya.

Menurut dia, seluruh pihak mempunyai kewajiban yang sama untuk memberikan edukasi kepada warga Jakarta. Baik untuk bersikap baik dan berperan menyukseskan Pilkada.

"Untuk itu, Pemprov DKI tentu wajib terus mengedukasi masyarakat bahwa pemilihan kepala daerah itu penting untuk kebaikan, kemaslahatan, bahkan kemajuan Jakarta. Itu pemerintah daerah harus punya cara masing-masing sesuai dengan kondisinya," pungkasnya. (faf)