Tantangan Kepala Daerah Jawa Barat 2024-2029

Oleh: Wensenslaus Aprianus Geu*

Menjelang Pilkada Jawa Barat 2024, sejumlah tokoh mulai menunjukkan potensi elektabilitas mereka.

Berdasarkan survei Litbang Kompas 15-20 Juni 2024, Ridwan Kamil menempati posisi teratas dengan elektabilitas 36,6 persen, diikuti oleh Dedi Mulyadi dengan 12,2 persen.

Sementara itu, Bima Arya, Atalia Praratya, Ahmad Syaikhu, Alfiansyah Komeng, Deddy Mizwar, dan Desy Ratnasari masing-masing mendapatkan persentase yang lebih kecil, kurang dari 2 persen.

Namun, angka "Tidak Tahu atau Tidak Jawab" (TT/TJ) yang mencapai 41 % menunjukkan masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihan.

Pilkada Gubernur Jawa Barat 2024 akan menjadi momen krusial yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini.

Berbagai tantangan besar seperti ledakan jumlah penduduk, serta kesenjangan sosial, pemerataan pembangunan dan masalah pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Baca juga: PDI Perjuangan dan PKS Bergandeng Tangan Kalahkan Ridwan Kamil di Pilkada Jabar 2024

Ledakan Jumlah Penduduk

Dengan proyeksi populasi yang mencapai 54 juta jiwa pada tahun 2035, Jawa Barat menghadapi tantangan besar dalam mengelola ledakan jumlah penduduk.

Ini setara dengan populasi Korea Selatan. Kepadatan penduduk memberikan tekanan besar pada infrastruktur dan layanan publik.

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) saat ini berada di angka 42 dan dinilai cukup ideal.

Akan tetapi beberapa tahun ke depan diproyeksikan akan meningkat menjadi 53, yang berarti setiap 100 orang usia produktif harus menanggung 53 orang tanggungan.

Kenaikan ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial jika tidak dikelola dengan baik.

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengakomodasi peningkatan jumlah penduduk tetapi juga memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Kepala Daerah Jawa Barat terpilih diharapkan untuk mengembangkan strategi pembangunan berkelanjutan yang mencakup pengendalian urbanisasi, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Selain itu, kebijakan proaktif seperti perencanaan keluarga dan pengembangan wilayah baru yang terintegrasi dengan baik perlu diterapkan untuk mengurangi tekanan pada pusat-pusat kota.

Baca juga: Survei Ridwan Kamil Tinggi di Jabar, Golkar Anggap RK Ideal Ikut Pilkada Jabar Dibanding Jakarta

Kesenjangan Sosial dan Pemerataan Pembangunan

Ketimpangan pendapatan juga menjadi isu yang mencolok, dengan rasio gini di Jawa Barat mencapai 0,425 pada 2023.

Kesenjangan ini terlihat semakin melebar baik di perkotaan maupun pedesaan. Banyak wilayah yang masih belum memiliki akses infrastruktur yang memadai, yang menunjukkan adanya ketidakmerataan pembangunan.

Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta konektivitas dan pengembangan sumber daya manusia di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani harus menjadi prioritas. Hanya dengan demikian, kesenjangan dapat dikurangi dan pemerataan pembangunan dapat dicapai.

Pemimpin daerah perlu mendorong program-program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan setiap wilayah mendapatkan bagian yang adil dari anggaran pembangunan.

Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi di daerah terpencil dapat membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, pemimpin harus berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Baca juga: PDIP Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar, Sebut Sudah Komunikasi dengan Ridwan Kamil

Masalah Pendidikan

Salah satu tantangan terbesar adalah distribusi sekolah yang tidak merata. Sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, lebih banyak terpusat di kota-kota besar.

Akibatnya, anak-anak di daerah pedalaman harus menempuh jarak yang lebih jauh dan mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengakses pendidikan. Kebijakan SPP gratis untuk SMA/SMK sejak 2020 ternyata tidak sepenuhnya efektif.

Meskipun mengurangi beban biaya, kebijakan ini berdampak negatif terhadap guru dan orang tua serta menurunkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran.

Lebih parah lagi, Jawa Barat mencatat angka putus sekolah terbesar di Indonesia, dengan 12,79 % pada tahun 2022-2023, termasuk 5.784 siswa SD dan 1.618 siswa SMP yang putus sekolah.

Ini menunjukkan adanya kegagalan sistematis dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

Pemimpin terpilih diharapkan memperkuat sistem pendidikan dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil.

Pelatihan berkelanjutan bagi guru dan peningkatan insentif pun dapat meningkatkan kualitas pengajaran.

Selain itu, program beasiswa dan bantuan pendidikan yang lebih terarah bagi siswa dari keluarga kurang mampu perlu diperluas.

Kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan program pendidikan yang inovatif juga sangat dibutuhkan.

Keberpihakan pada martabat manusia, sebagaimana dicontohkan para pemimpin besar seperti Paus Fransiskus menjadi harapan dari masyarakat.

Dikenal dengan prinsip “option for the poor”, gubernur tepilih nantinya perlu mengutamakan kaum miskin dan rentan sebagai dasar dan tujuan pemerintahannya.

Menghadapi Pilkada Gubernur Jawa Barat 2024, calon kepala daerah harus mampu menawarkan langkah-langkah strategis yang terukur dan relevan untuk mengatasi masalah pendidikan, ledakan jumlah penduduk, serta kesenjangan sosial dan pemerataan pembangunan.

Para calon gubernur Jawa Barat tidak hanya dituntut untuk memiliki popularitas yang tinggi seperti yang tercermin dalam hasil survei Litbang Kompas, tetapi juga harus memiliki program kerja yang konkret dan solutif untuk menjawab berbagai masalah yang dihadapi provinsi ini.

Masyarakat Jawa Barat tentunya berharap bahwa pemimpin yang terpilih nanti mampu mewujudkan perubahan yang signifikan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya.

Pilkada 2024 akan menjadi ujian bagi kepemimpinan dan visi para calon dalam menjawab tantangan dan harapan masyarakat Jawa Barat.

*Penulis adalah Wakil Sekretaris Bidang Riset, Advokasi dan Bantuan Hukum Pemuda Katolik Komda Jawa Barat periode 2022-2025, alumnus STF Driyarkara Jakarta.