Jokowi dan Menteri Berbeda Sikap, Pengamat Nilai Kebijakan Presiden Ambisi demi Kepentingan Pribadi

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti buka suara soal kebijakan yang dikeluarkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Kebijakan terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang mengharuskan gaji seluruh karyawan baik negeri maupun swasta dipotong sebanyak 3 persen.

Namun, kebijakan ini memunculkan gejolak penolakan dari rakyat yang keberatan dengan kebijakan tersebut.

Dia turut menyinggung sikap satu persatu lingkaran pembantu dan pendukung Presiden Jokowi menyatakan berbeda dengan kebijakannya. Di antaranya soal UKT, IKN dan terbaru program Tapera.

Baca juga: Tersangka Pencabulan Hingga Pembunuhan di Bantargebang Alami Gejala Pedofil

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menjanjikan menggratiskan biaya kuliah.

Bukan hanya Prabowo, bahkan semua fraksi di DPR baik yang pro Jokowi maupun oposisinya bersikap sama. Akhirnya kebijakan UKT dicabut.

Selain itu, mundurnya pimpinan Otorita IKN. Tak jelas benar apa alasannya. Namun, mundurnya dua pejabat dinilainya cukup menarik. Sebab, jarang terdengar pejabat di era Jokowi menyatakan mundur dari jabatan.

Baca juga: Wacana Presiden Ditunjuk MPR, Gerindra: Tidak Perlu Saat Ini

Belum lagi, Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang menyatakan berbeda pendapat dengan Jokowi. Mereka menyebut tidak menduga kebijakan Tapera diberlakukan lebih cepat dari desain awalnya.

Kondisi itu memunculkan pertanyaannya, mengapa semakin banyak pendukung dan lingkaran Jokowi menyatakan sikap berbeda?

"Makin banyak orang merasa program-program Jokowi terlalu terburu-buru, ambisius dan kurang perhitungan. Salah satunya kurang sensitif dengan kondisi yang tengah dialami oleh masyarakat," jelas Ray Rangkuti melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (8/6/2024).

Baca juga: Viral Video Sekuriti Plaza Indonesia Selamatkan Anak Kucing Diterkam Anjing, Nasarius Kini Nganggur

Ray menilai, makin banyak lingkaran Jokowi sadar kebijakan-kebijakan pemerintah belakangan ini, terlihat sebagai ambisi dan proyek pribadi dibandingkan dengan tujuan mengutamakan kepentingan rakyat.

"Ambisi Jokowi yang menggebu-gebu bahkan terlihat seperti menerobos berbagai ketentuan, aturan atau fatsun yang berlaku," nilai Ray.

Makin dekat masa akhir jabatan Jokowi, kekuatan-kekuatan politik membentuk barisan baru. Tentu saja, dalam barisan baru itu, kehadiran Jokowi tidak lagi sebagai pusat.

Baca juga: Viral TikTok, Warung Makan di Depok Sediakan Makan Siang Gratis Ratusan Porsi Tiap Hari

“Sudah berkurang. Dan jauh berkurang, mengingat bahwa Jokowi tidak memiliki kekuatan politik formal di belakangnya,” ujar Ray.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani perihal Tapera. Penerapannya paling lambat hingga tahun 2027 untuk membangun kredibilitas Tapera. (m27)