Begini Tanggapan dan Tindaklanjut Universitas Indonesia Terkait Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK  -- Universitas Indonesia langsung mengambil tindakan dan langkah cepat terkait dengan Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI Tahun Akademik 2024/2025 tertanggal 27 Mei 2024.

Seperti diketahui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah mengeluarkan siaran pers dengan Nomor 200/sipers/A6/V/2024 dan Nomor 202/sipers/A6/V/2024 pada tanggal 27 Mei 2024, kemudian diikuti dengan surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) kepada para Rektor PTN dan PTNBH dengan Nomor 0511/E/PR.07.04/2024 perihal Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI Tahun Akademik 2024/2025 tertanggal 27 Mei 2024.

Setelah keluarnya siaran pers dan surat Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI Tahun Akademik 2024/2025 dari Dirjen Diktiristek tersebut, pihak Universitas Indonesia mengambil langkah cepat kembali berproses dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi guna menetapkan Tarif UKT dan IPI bagi Program Sarjana dan Vokasi Kelas Reguler Tahun Akademik 2024/2025.

Baca juga: UI Tetapkan Besaran UKT dan IPI, Ini Mekanismenya Bagi Mahasiswa agar Tak Alami Kendala Finansial

Seperti dilansir dari siaran pers yang dikeluarkan Kepala Biro Humas dan KIP UI, Dra. Amelita Lusia, langkah yang akan diambil Universitas Indonesia mengacu kepada surat Dirjen Diktiristek, yakni bahwa Rektor PTN dan PTNBH mengajukan kembali tarif UKT dan IPI tahun akademik 2024/2025 kepada Dirjen Diktiristek paling lambat tanggal 5 Juni 2024.

Selain itu, ketentuannya adalah bahwa pengajuan dilakukan tanpa kenaikan UKT dan IPI dibandingkan pada tahun akademik 2023/2024 dan sesuai dengan ketentuan batas maksimal dalam Peraturan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Setelah memperoleh surat rekomendasi atau surat persetujuan dari Dirjen Diktiristek atas pengajuan kembali UKT dan IPI, maka kemudian Rektor PTN dan PTNBH dapat merevisi Keputusan Rektor mengenai tarif UKT dan IPI tahun akademik 2024/2025.

Baca juga: UI Tegaskan Penetapan Kelas UKT Pertimbangkan Berbagai Faktor, Jamin Mahasiswa Tetap Kuliah

Ditekankan pula bahwa Rektor PTN dan PTNBH harus memastikan tidak ada mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 yang membayar UKT lebih tinggi akibat dilakukannya revisi Keputusan Rektor itu.

Sejak awal proses pembentukan dan penetapan UKT dan IPI, Universitas Indonesia telah menerapkan prinsip:

(1) mematuhi semua regulasi yang ditetapkan pemerintah, dalam hal ini yang dikeluarkan Kemendikbudristek, baik menyangkut besaran tarif maupun mekanisme/proses pembentukannya;

(2) tarif UKT kelas tertinggi tidak lebih tinggi dari tarif UKT kelas tertinggi pada Tahun Akademik 2023/2024;

(3) memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat kondisi sosio-ekonomi mahasiswa dengan cara menelaah dan mencermati realisasi UKT Tahun 2023/2024.

Baca juga: Start Up UI Ciptakan Sampo Hewan Antijamur dan Antibakteri yang Aman untuk Bulu

"Hal-hal yang perlu kami evaluasi, revisi, atau pertimbangkan sebagai tindak lanjut dari kebijakan Kemendikbudristek saat ini tengah kami lakukan. Segera setelah kami mendapatkan hasil dari proses yang sangat dinamis ini, tentu kami akan menyampaikannya kepada berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk kepada publik. Atas segala masukan, saran, pengaduan, yang disampaikan kepada Universitas Indonesia, kami menyampaikan terima kasih. Semua itu merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap UI dan para mahasiswa calon pemimpin di masa depan," ujar  Amelita Lusia dalam siaran persnya.

Lebih lanjut Amelita Lusia menyebtukan bahwa pihaknya yakin pendidikan merupakan elevator yang memobilisasi seseorang naik ke jenjang yang lebih tinggi, membuat UI mendukung sepenuhnya para calon mahasiswa baru yang berniat kuat melanjutkan pendidikan di UI.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan melaksanakan mekanisme dan terbuka untuk berkomunikasi dengan para camaba yang menilai penetapan kelas UKT baginya dirasakan kurang tepat.

Para camaba tidak perlu merasa ragu untuk mengajukan pertanyaan dan berkomunikasi dengan UI.