Bawaslu Kota Depok Patroli Pengawasan Netralitas ASN di Masa Tenang Pemilu 2024

TRIBUNNEWSDEPOK.COM -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok melakukan patroli pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), money politic dan hoaks.

Ketua Bawaslu Kota Depok, Fathul Arif memastikan jajaran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) bekerja melakukan pengawasan di masa tenang, agar tidak ada kegiatan yang mengandung unsur kampanye.

Fathul Arif berharap, para peserta pemilu dapat mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum di mana saat masa tenang dilarang melakukan kampanye pemilu dalam bentuk apapun.

"Diharapkan masa tenang adalah masa masyarakat berfikir ulang sesuai hati nurani dan tidak diganggu dengan berbagai aktivitas kampanye," ujarnya.

Baca juga: Masuk Masa Tenang Pemilu 2024, Bawaslu Kota Depok Awasi Politik Uang hingga Berita Hoaks

Sementara Patroli yang dilakukan Bawaslu Kota Depok pada 11-13 Februari ini meliputi penurunan Alat Peraga Kampanye (APK), pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), money politic dan hoaks.

"Kami sudah sampaikan ke masing-masing kelompok kerja (Pokja) untuk semua bergerak melakukan penertiban dan pengawasan selama masa tenang Pemilu," ujar Fathul Arif seperti dilansir berita.depok.go.id.

Lanjutnya, Bawaslu akan menindak secara tegas sesuai aturan bagi pihak yang melakukan pelanggaran selama masa tenang Pemilu 2024, ada ancaman pidana dan denda yang bervariasi bagi yang kedapatan melanggar.

"Kami imbau parpol (partai politik) turunkan APK secara mandiri, bagi yang kedapatan kampanye money politic akan disanksi denda Rp24 juta dan penjara 2 tahun, bagi ASN kami serahkan ke Komisi ASN untuk ditindaklanjuti," papar Fathul.

Baca juga: Memasuki Masa Tenang Pemilu 2024, Pj. Bupati Bogor Minta Satpol PP Bersihkan Alat Peraga Kampanye

Patroli serupa juga dilakukan  Bawaslu DKI Jakarta. Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Burhanudin mengatakan pihaknya akan melaksanakan patroli untuk memastikan tak ada serangan fajar di Ibu Kota saat Pemilu 2024.

"Malam tanggal 13 Februari kami akan turun untuk patroli dan memastikan tak ada serangan fajar di DKI Jakarta," ucap Burhanudin, Senin (12/2/2024).

Burhanudin mengatakan patroli baru berhenti pada tanggal 14 Februari dini hari atau beberapa jam jelang pencoblosan dimulai.

Baca juga: Memasuki Masa Tenang Pemilu 2024, Satpol PP dan Bawaslu Kota Depok Tertibkan APK

"Monitoring dilakukan sampai waktu subuh. Nanti kami ajak rekan-rekan media juga untuk ikut berpartisipasi," jelas dia.

Selain itu, pihaknya juga akan menggandeng elemen Polri dan Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam mengantisipasi serangan fajar.

Dua instansi tersebut akan turut serta karena keduanya tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Dengan begitu, penegakan bisa langsung dilakukan saat ditemukannya kecurangan Pemilu. “Kami tergabung dengan Sentra Gakkumdu, bersama pihak kepolisian dan kejari. Jadi nanti kami ajak mereka supaya kalau menemukan tindakan politik uang bisa langsung ditindak,” imbuh dia.

Baca juga: Sudah Masuk Masa Tenang Pemilu 2024, Ribuan Satpol PP DKI Disebar Turunkan APK