Menteri Bahlil Lahadalia Minta Penerusnya Lanjutkan Program Hilirisasi, Kalau Tidak Bisa Bahaya

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka menggaungkan hilirisasi demi meningkatkan perekonomian dan memperkuat peran Indonesia di mata dunia. Hilirisasi tersebut terutama mempertimbangkan cadangan berlimpah nikel dan timah, serta potensi besar energi baru dan terbarukan Indonesia.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkap, paparan realisasi investasi progresif selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Bahlil mengatakan kebijakan itu harus terus dijalankan setelah dirinya selesai menjabat.

Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di The Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place, Jakarta, Rabu (31/1/2024). Bahlil mulanya menyampaikan realisasi investasi bidang hilirisasi di tahun 2023.

Dia mengatakan total realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp 375,4 triliun. Menurutnya, angka ini merupakan 26,5 persen dari total realisasi investasi periode Januari-Desember 2023.

Baca juga: TKN Beberkan Adanya Skenario Untuk Menjegal Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

“Bapak-Ibu semua, hilirisasi ini dalam periode 2023, itu kurang lebih sekitar 26,5 persen dari total realisasi investasi kita Rp 1,417 triliun," kata Bahlil dari keterangannya yang dikutip Kamis (1/2/2024).

Bahlil menegaskan, realisasi investasi di bidang hilirisasi harus terus ditingkatkan sampai periode pemerintahan selanjutnya. Kemudian, idealnya angka investasi ke depan minimum harus 45 persen.

“Jadi (sekarang) kami harus mencari target penambahan 19 persen,” ujar Bahlil.

Dengan demikian, dia meminta Menteri Investasi yang selanjutnya agar tetap melanjutkan kebijakan ini. Dia mengingatkan jangan sampai hilirisasi dibubarkan.

Baca juga: Prabowo Kampanye Akbar di Stadion Gajayana Malang Jawa Timur Hari Ini, Dimeriahkan Denny Cak Nan

“Jadi besok siapa pun yang menjadi Menteri Investasi maka tugas dia adalah melanjutkan dari 26 persen menjadi 45 persen. Bukan mengaburkan atau membubarkan hilirisasinya, karena kalau tidak, ini berbahaya,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka menyebut, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya.

Kata dia, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, salah satunya cadangan nikel terbesar dan cadangan timah terbesar kedua di dunia.

Hal itu disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka di debat keempat Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

“Oleh karena itu program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya,” kata Girban.

Baca juga: Bawa Spanduk Pilih Ganjar Saat Kunjungan Jokowi, Pria di Gunungkidul Dipukul Hingga Jakunnya Geser

"Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah," lanjutnya.

Diketahui, mantan Menteri Perdagangan periode 2020-2022 Muhammad Lutfi, mengungkap bahwa negara China dan Eropa sampai ketar-ketir dengan dengan hilirisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Hilirisasi terbukti mampu meningkatkan nilai tambah ekspor nonmigas, bahkan Indonesia sempat dicekal oleh Eropa dan China karena perkembangan ekspor yang begitu pesat.

Lutfi mengatakan, sebelum Desember 2019 Indonesia hanya mengekspor bijih atau ore nikel.

Bahan mentah itu dijual ke China dengan harga US$20 per ton atau setara dengan Rp 316.460 (asumsi kurs Rp 15.823 per dolar AS), kemudian barang mentah itu kembali dibeli Indonesia menjadi barang jadi.

“Ini sudah menjadi cerita dari zaman penjajahan Belanda, tidak pernah berakhir sampai Indonesia merdeka,” ujar Lutfi dalam acara Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Talkshow: Blak-blakan Soal Mobil Nasional dan Polemik LFP vs Nikel pada Senin (29/1/2024) petang.

Menurut dia, bukan hanya nikel, tapi bauksit Indonesia juga digali oleh Jepang karena memiliki konsesi sejak 1980 silam.

Jepang menggali Pulau Kijang di Kepulauan Riau sampai hampir tenggelam.

Nikel dan bauksit diolah oleh negara-negara yang memiliki teknologi untuk bahan baku produk jadi, salah satunya kendaraan.

Nantinya, produk-produk tersebut bakal masuk ke Indonesia melalui impor secara lengkap dan dirakit di Indonesia atau completely knocked down (CKD).

Kemudian pada Desember 2019, ungkap dia, Presiden Joko Widodo mulai melarang ekspor ore nikel.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang memberhentikan ekspor tersebut.

Setelah dilarang, nilai ekspor Indonesia pun meroket. Pihak China lantas menerapkan kebijakan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) atau safeguard dengan penalti 20 persen sejak akhir 2020.

Negeri Panda itu melakukan hal tersebut agar industri baja nirkaratnya tidak hancur karena Indonesia. Adapun neraca perdagangan Desember 2019 ekspor ore Indonesia yang berbasis nikel mencapi US$1,1 miliar (setara Rp 17,4 triliun). (faf)