Ganjar-Mahfud MD Soroti Permasalahan BPJS, Bakal Tangani dengan Program GASPOL

Laporan wartawan wartakotalive.com Yolanda Putri Dewanti

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA -- Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar-Mahfud MD telah mengangkat isu jaminan sosial, khususnya terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Keduanya berpendapat bahwa penting untuk memiliki analis data yang kompeten guna meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masyarakat kurang mampu, sehingga langkah-langkah yang lebih efisien dapat diambil. 

Selain itu, mereka juga berkeinginan untuk menyederhanakan BPJS dan memastikan bahwa jaminan sosial tersebut mencakup 99,5 persen dari seluruh penduduk.

Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo ini memperkenalkan inisiatif yang dikenal sebagai 'Gaspol' dengan tujuan membangun pusat kreatif. 

Baca juga: Ganjar Pranowo Yakin Jawa Tengah Masih Jadi Kandang Banteng Meski Ada Gibran Sebagai Kompetitor

Proyek ini akan berfungsi sebagai lingkungan pembelajaran yang dilengkapi dengan berbagai teknologi sebagai upaya untuk mendorong transformasi digital. 

"Kami butuh digital analyst, terbayang jika kita mengetahui data orang miskin dengan baik. Sehingga bisa ditanggulangi dengan baik. Bahkan saat kesulitan, negara harus hadir. Pak, BPJS saya sulit, maka adanya simplifikasi terhadap BPJS dan 99,5 persen harus ter-cover," ucap Ganjar di Universitas Kristen Maranatha bertajuk "Kepemimpinan Transformasional yang Menyejahterakan Wong Cilik", Rabu (25/10/2023).

Ganjar mengklaim bahwa program 'Gaspol' yang dia gagas dapat mengatasi berbagai permasalahan di Indonesia, termasuk masalah terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca juga: Daftar Sebagai Capres dan Cawapres ke KPU, Ganjar-Mahfud Bawa Visi dan Misi yang Dilengkapi Barcode

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memunculkan gagasan Gaspol setelah berdiskusi dengan kaum muda saat ini. 

Dia mencatat bahwa banyak di antara mereka menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan dan merasa khawatir tentang prospek pekerjaan mereka. 

Ganjar merasa prihatin dengan potensi generasi Z yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam dunia kerja.

Oleh karena itu, dia merasa penting untuk bekerjasama dengan berbagai sektor industri kreatif.

Selain itu, Bacapres dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo, juga menyatakan bahwa upah minimum bagi buruh adalah salah satu aspek yang termasuk dalam program Gaspol. 

"Upah minimum harus ditetapkan, saya kemarin ngobrol dengan serikat buruh di Kabupaten Bandung Barat. Mencoba memberikan gambaran, strategi bagaimana bisa mencapai upah minimum Setelah itu menuju fase tua, saya ngobrol dengan ASN saya di Dinas Sosial dulu. Sebagai manusia, sampai tua pun itu masih menjadi perhatian kita," jelas dia.

Ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia: 

Aspek tersebut meliputi:

1. Akurasi Data dan Administrasi

BPJS perlu meningkatkan akurasi dalam mengelola data peserta dan administrasi program.

Terkadang terjadi kesalahan dalam pengelolaan data, yang dapat mengakibatkan penyaluran manfaat yang tidak tepat sasaran atau penolakan klaim yang seharusnya valid.

2. Pelayanan Pelanggan

Peningkatan pelayanan kepada peserta adalah suatu keharusan.

Banyak peserta yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, mengajukan klaim, atau mendapatkan perawatan medis.

Ini kerap kali disebabkan oleh prosedur yang rumit dan panjang serta kurangnya informasi yang mudah diakses.

3. Kualitas Pelayanan Kesehatan

BPJS perlu memastikan bahwa peserta mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Kadang-kadang, kualitas layanan medis yang tersedia untuk peserta BPJS di fasilitas kesehatan publik kurang memadai, yang memengaruhi tingkat kepuasan peserta dan hasil perawatan.

4. Keterjangkauan Finansial

Tingkat kontribusi peserta BPJS dan manfaat yang diberikan perlu disesuaikan agar program ini tetap berkelanjutan.

Ada kebutuhan untuk mengevaluasi tarif premi, manfaat yang diberikan, dan cara pendanaan program.

5. Pengawasan dan Transparansi

BPJS perlu meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana peserta.

Ini akan membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana peserta digunakan dengan benar.

6. Kepatuhan Terhadap Standar Medis

Penting untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS mematuhi standar medis yang ditetapkan.

Ini akan memastikan bahwa peserta menerima perawatan yang aman dan efektif.

Dengan perbaikan dalam aspek-aspek ini, BPJS akan dapat memberikan pelayanan jaminan sosial yang lebih baik dan lebih efisien kepada masyarakat Indonesia, memastikan akses kesehatan yang lebih baik, dan meningkatkan kepercayaan peserta terhadap program ini. (m27)