Bila Jadi Presiden, Anies Baswedan Bakal Susun Kebijakan Libatkan Perhimpunan Periset Indonesia

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PALMERAH - Bakal Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan mengapresiasi acara adu gagasan yang digelar oleh Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) dan Warta Kota di Studio 1 Menara Kompas, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Adu gagasan tersebut dibalut dalam  acara President Candidate Lecture (PCL) yang digelar oleh Warta Kota dan Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) di gedung Menara Kompas, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Baca juga: Anies Baswedan Janji Bawa Perubahan Indonesia dengan Berkeadilan dan Kesetaraan

Anies menjelaskan, selama menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia menyusun kebijakan pembangunan merujuk beberapa unsur.

Di antaranya adalah nilai kebijakan, dan melihat kepentingan umum.

Kemudian melihat sejumlah data dari para peneliti atau periset.

"Saya sampaikan kepada mereka (para panelis dan peneliti yang hadir) bahwa kedepan kita harus menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi," katanya.

Baca juga: Anies Baswedan ke RS Fatmawati Pakai Sepeda, Jalani Cek Kesehatan Jelang Pendaftaran Pemilu 2024

Menurut Anies, penyusunan kebijakan dengan ilmu pengetahuan dinilai sangat baik untuk masyarakat Indonesia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga berharap PPI bisa berkontribusi untuk membantu menyusun kebijakan ketika ia terpilih sebagai Presiden.

"Dalam bentuk gagasan dan penelitian dan fakta yang ditemukan di lapangan," jelasnya.

Harus Ada Kemauan Politik

Sebelumnya, Bakal Capres 2024, Anies Baswedan mendapat pertanyaan terahkir dari Panelis di acara adu gagasan di Presiden Candidate Lectur yang digelar oleh Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) dan Warta Kota di Gedung Menara Kompas, Selasa (17/10/2023).

Prof Bambang Subianto meminta penjelasan ke Anies strategi ketika menjadi Presiden RI agar bisa mengajak pihak swasta untuk ikut meriset bersama PPI dan mengggunakan hasil penelitiannya.

Anies mengaku, harus ada kemauan politik dari pemerintah dengan komitmen fiskal atau alokasi anggarannya harus naik.

Supaya inovasi dan pilihan riset disesuaikan dengan kebutuhan organisasi penelitian. Sehingga, sumber daya yang besar (anggaran) tidak mutar-mutar disitu dan tak hasilkan inovasi.

"Kan kami mengkhawatirkan anggaran penelitian naik misalnya 50 persen tapi berkutat disitu saja tidak akan hasilkan inovasi juga," paparnya. (m26)