Marak Pungli di SMA dan SMK, Wali Kota Depok Mohammad Idris Minta Agar Tidak Digeneralisasi

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Pungutan sumbangan atau pungutan liar (pungli) kepada siswa terjadi di sejumlah SMA Negeri dan SMK Negeri di Kota Depok.

Permintaan sumbangan ini dikeluhkan oleh orang tua siswa karena cukup membebani keuangan keluarga.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta agar persoalan ini jangan digeneralisasi begitu saja.

"Jangan digeneralisasi sekolah-sekolah itu melakukan pungli. Kasihan sekolah-sekolah itu, terutama guru-gurunya," kata Idris di Balaikota Depok, Selasa (19/9/2023).

Baca juga: Imam Budi Hartono Pantau Perekaman KTP-el di SMAN 12 Depok, Janjikan Bea Siswa bagi Siswa Tak Mampu

Dia juga meminta agar istilah pungli ini perlu diklarifikasi karena bisa saja sumbangan itu berdasarkan kesepakatan dari orang tua murid.

"Jadi harus diklarifikasi uang ini apa sih dan urgensinya apa sih? Karena tega-teganya kepala sekolah atau guru melakukan pungli," ucapnya.

Idris menjelaskan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok sudah melakukan koordinasi dengan Disdik Provinsi Jawa Barat (Jabar) terkait persoalan ini.

Baca juga: Ini Penampakan TNI Gadungan Pakai Pangkat Letkol yang Tipu ASN Puluhan Juta di Depok

"Suratnya sudah dikirim, tetapi saya belum tahu responnya karena kemarin ada pergantian gubernur. Saya belum komunikasi lagi dengan Plt Gubernur saat ini," ujarnya.

Pria yang menjabat periode keduanya ini memastikan, pungutan sumbangan ini tidak terjadi di lingkup SD dan SMP Negeri yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Depok.

Pemkot Depok sudah melakukan klarifikasi sekolah-sekolah SD dan SMP di Kota Depok mengenai hal ini.

Baca juga: Pelarangan Ibadah Jemaat GBI, Wali Kota Depok Minta Semua Pihak Jaga Situasi Kedamaian dan Harmoni

"Mereka bilang, tidak seperti itu kok pak wali kota. Kami sudah clear soal ini," imbuhnya.

Terkait boleh atau tidaknya sekolah memungut sumbangan dari siswa, Idris mengungkapkan tidak ada ketentuan yang melarangnya.

Pasalnya, biaya yang dibebaskan dari siswa cuma SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), sementara kegiatan sekolah yang lainnya tidak.

Baca juga: Penutupan Jalan di Jembatan Serong Depok Mulai Rabu, Warga Sambut Baik, Ini Jalur Alternatifnya

Untuk menyiasati persoalan ini, Pemkot Depok memberikan bantuan beasiswa kepada siswa dari keluarga tidak mampu.

"Siswa SD dan SMP yang tidak mampu kita berikan Rp 2 juta per orang. Kalau dulu diberikan ke sekolah dalam bentuk BOS (Biaya Operasional Sekolah), tetapi sekarang langsung ke rekening siswa," ungkap Idris.

Sementara untuk mencegah penyalahgunaan beasiswa, Pemkot Depok mengunci dana di rekening bank BJB siswa dengan sistem tertentu.

Baca juga: Analisa Denny JA Bila SBY Turun Gunung Genjot Suara Prabowo Subianto di Jawa Timur

"Kita kunci kartu ATM-nya hanya untuk pembiayaan sekolah. Sistemnya seperti itu sudah kita buat," paparnya.

Tak hanya SD dam SMP, bantuan beasiswa ini juga menyasar siswa SMA dan SMK. Setiap siswa SMA dan SMK dari keluarga tidak mampu diberikan Rp 2 juta per orang.

"Walaupun SMA itu kewenangan provinsi, kita tetap merespons keluhan orang tua siswa karena itu anak-anak kita. Jadi APBD Depok juga membantu beasiswa pendidikan anak-anak SMA dan MA (Madrasah Aliyah)," tandas Idris.