Ketua Umum PKN Anas Urbaningrum Belum Bisa Mencalonkan Diri Sebagai Caleg, Sebut Putusan MK Zalim

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) zalim.

Adapun yang dimaksud adalah putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan 12/PUU-XXI/2023.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan, eks terpidana yang diancam minimum 5 tahun penjara, baru dapat mencalonkan diri sebagai caleg setelah menunggu masa jeda 5 tahun, terhitung sejak bebas murni.

Berarti, Anas Urbaningrum baru bebas murni tahun ini 2023, dan tidak dapat maju sebagai caleg pada Pemilu 2024.

Baca juga: Ketua Umum PKN Anas Urbaningrum Singgung Jika Jadi Pemimpin, Jangan Pernah Pidato dari Jeddah

"Saya belum boleh nyaleg. Nanti. Karena ada putusan yang saya belum boleh nyaleg, putusan yang sungguh-sungguh zalim," kata Anas dalam sambutannya di penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PKN Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2023).

Anas menyatakan, bahwa putusan MK itu tidak berdasar. Namun, ia tetap menerima nasibnya.

"Tidak apa-apa. Itu sudah menjadi bagian perjalanan saya dan Saudara-saudara sudah tahu persis tentang (latar belakang kasus) itu," ujar Anas.

Baca juga: Wacana Bawaslu Menunda Pilkada 2024, Anas Urbaningrum Pilih Fokus Pileg dan Pilpres

Diketahui, Hal itu berdasarkan putusan yang diambil dalam sidang pada Rabu (30/11/2022) dengan nomor 87/PUU-XX/2022 atas gugatan seorang warga Tambun Utara, Bekasi, Leonardo Siahaan, atas Pasal 240 ayat (1) huruf g pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada 8 September 2022.

Alfian Firmansyah (M32)