Tamparan Keras Untuk Rezim, Ini Kata Pengamat Soal Sekolah Pondok Domba Kolong Tol Cawang-Pluit

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, TANJUNG DUREN - Usai kampung kolong tol Cawang - Pluit terekspos di media, banyak masyarakat yang kemudian menyoroti adanya Sekolah Pondok Domba di antara rumah-rumah petak buatan masyarakat 'kolong'.

Pantauan Wartakotalive.com di lokasi, Rabu (21/6/2022), sekolah tersebut memiliki pintu masuk berukuran satu meter.

Pintunya berwarna merah menyala dan biru. Sementara tembok bangunan sekaligus tampilan depan sekolah tersebut, nampak dihiasi dengan berbagai lukisan.

Secara keseluruhan, lukisan itu bergambar pondok dan bukit pengembala.

Baca juga: VIDEO : Ini Penyebab Sedan Mobilio Nyelonong Masuk Toserba

Beberapa binatang seperti panda, domba, sapi dan kerbau pun terlukis di dinding sekolah tersebut.

Sementara di bagian atas lukisan, terdapat tulisan 'Sekolah Pondok Domba Kolong'.

Tidak ada aktivitas apapun di tempat tersebut usai viral, dua pintu sekolah pun terkunci rapat dan digembok.

Baca juga: DPT Naik 400.000 Pemilih Dibanding Pemilu 2019, Bawaslu Meminta Ini ke KPU Kabupaten Bogor

Usut punya usut, sekolah tersebut didirikan untuk masyarakat miskin yang tidak bisa bersekolah di sekolah negeri maupun swasta lantaran terbatas administrasi.

Seperti, mereka yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), miskin, IQ rendah, dan masalah-masalah lainnya.

Kendati begitu, saat Warta kota mengonfirmasinya kepada pendiri Sekolah Pondok Domba, Anggiat Simanullang, dia tak berkenan untuk memberikan pernyataan apapun.

Baca juga: Mahasiswi Cantik dari Pascasarjana FIA UI Juarai Kompetisi Catur Terbuka untuk Atlet Seluruh Dunia

Sementara itu, terkait keberadaan sekolah Pondok Domba Kolong, Herdiansyah Hamzah sekalu Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sekaligus Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), memandang bahwa keberadaan sekolah tersebut merupakan tamparan keras untuk rezim hari ini.

"Fenomena ini membuktikan kalau masih begitu banyak warga negara yang tidak mendapatkan akses pendidikan dengan baik," kata Herdiansyah saat dihubungi Wartakotalive.com, Kamis (22/6/2023).

"Rezim seolah abai dengan mandatori konstitusi untuk memastikan setiap warga negara dapat mengenyam pendidikan dengan layak," imbuhnya.

Baca juga: Kasus Perdagangan Ginjal Jaringan Internasional di Bekasi, Ini Kata Mabes Polri

Menurut dia, meski pemerintah telah menggratiskan sekolah untuk anak-anak dari SD sampai SMA, namun pemerintah juga perlu memerhatikan nasib mereka yang tak memiliki berkas dokumen administrasi.

Terlebih, kini sistem pendaftaraan penerimaan peserta didik baru sudah berbasis online, yang mana masyarakat harus memiliki handhone atau laptop untuk sekadar melakukan pendaftaran.