Komisi II DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Bogor Perbaiki Sistem dan Pola Penataan PKL

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com, Cahya Nugraha

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BOGOR - Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja (Raker) dengan mitra kerja yang terdiri dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Dinkukmdagin), Satpol-PP dan Perumda Pasar Pakuan Jaya, guna menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL), beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan, menyampaikan, berdasarkan hasil rapat, Komisi II DPRD Kota Bogor meminta kepada Pemerintah Kota Bogor untuk memperbaiki sistem dan pola penataan PKL.

Hal itu berdasarkan penyampaian yang dilakukan oleh masing-masing instansi yang menggbarkan minimnya kordinasi dan keseriusan dalam penataan PKL.

"Tidak adanya koordinasi antar SKPD ketika Pemkot Bogor akan melakukan penataan kawasan zona-zona ekonomi. Membuat Komisi II meminta agar SKPD merubah cara pandang terhadap PKL," ujar Anita. 

Baca juga: Raker Komisi II DPRD Kota Bogor, Evaluasi Laporan Pendapatan Perumda Pasar Pakuan Jaya

Berdasarkan hasil rapat, Anita menjelaskan terdapat 6 poin yang telah disepakati oleh DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor.

Poin nomor satu, disebutkan oleh Anita pentingnya komunikasi yang dibangun antara tim yang terdiri dari berbagai SKPD untuk penataan PKL dengan pihak PKL dan DPRD Kota Bogor.

Poin nomor dua, DPRD Kota mendorong Pemkot Bogor untuk melakukan sensus atau pendataan PKL yang berada di seluruh Kota Bogor.

"Hal ini nantinya akan menjadi landasan dalam mengambil kebijakan, agar kita bisa memprioritaskan para pedagang yang merupakan asli warga Kota Bogor. Sebab, data sementara menunjukkan hanya 34 persen saja warga Kota Bogor yang menjadi PKL," jelas Anita.

Baca juga: Komisi II DPRD Kota Bogor Dorong Penguatan Ekonomi Melalui Koperasi dan UMKM

Lebih lanjut, politisi partai Demokrat ini menerangkan poin nomor tiga berbunyi, Pemkot Bogor harus mempersiapkan lokasi yang tepat dan cukup menguntungkan untuk semua pihak terlebih dulu sebelum melakukan penertiban hingga penataan.

Lalu di poin nomor empat, Anita menyampaikan Pemkot Bogor harus memprioritaskan anggaran untuk penataan agar benar-benar tercapai pelaksanaan penertiban yang sesuai dengan asas kemanusiaan yang berlandaskan peraturan.

"Ini agar memenuhi harapan semua pihak yang tentunya tidak melanggar hukum sehingga semua akan merasa aman dan nyaman berkelanjutan," ujar Anita.

Baca juga: Komisi II DPRD Kota Bogor Urai Benang Kusut Perumda Trans Pakuan, Ternyata Bukan Konsorsium

Sedangkan untuk poin nomor lima Anita meminta setiap usaha untuk menata PKL, Pemkot Bogor menyediakan pendampingan agar memastikan semua berjalan sesuai aturan dan tidak liar lagi.

"Terakhir dan yang terpenting, dibutuhkan komitmen yang tegas dan konsisten dari pemerintah untuk melakukan penataan PKL agar tidak timbul lagi masalah-masalag baru," tegasnya.

Sebagai ketua Komisi II selama dua tahun, Anita menilai Pemerintah Kota Bogor tidak serius dalam menyelesaikan persoalan PKL. Ia pun menekankan sebagai pengusung Wali Kota Bogor Bima Arya, ia berharap Kepala Daerah bisa menyelesaikan persoalan PKL ini dengan baik.