Komisi II DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Bogor Perbaiki Sistem dan Pola Penataan PKL

"Jangan sampai segudang prestasi yang sudah direngkuh selama dua periode hilang hanya gara-gara satu hal yang gak selesai, kita ingin Wali Kota menyelesaikan masa jabatannya dengan istiqomah," kata Anita.

"Kinerja ASN musti terus dimonitor. Untuk apa ada pelatihan-pelatihan kalo itu hanya untuk ngabisin anggaran aja. Bikin kajian itu ya harus berdasarkan pengalaman masa lalu, jadi sekarang tinggal melanjutkan dan menyempurnakan," tutupnya.

Dilokasi yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Jatirin menekankan pentingnya pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro.

Sebab, menurut Jatirin, PKL yang ada di Kota Bogor bisa dikategorikan sebagai usaha mikro jika berkaca ke keuntungan yang didapatkan. Namun, Jatirin menekankan kepada pihak Pemkot Bogor agar segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang menjadi juklak-juknis pelaksanaan Perda.

"Karena kalau kita lihat ini jauh api dari panggang terkait pelaksanaan Perda. Maka perlu adanya Perwali yang menjadi petunjuk teknis bagi dinas dalam pelaksanaan Perda di lapangan nantinya, agar penataan sesuai dengan keinginan Pemkot dan harapan PKL," tegas Jatirin.

Lebih lanjut, Jatirin juga membeberkan hasil rapat, dimana terdapat data yang dikemukakan oleh Pemkot Bogor terkait PKL. Berdasarkan data, dari 51 titik lokasi PKL, baru 14 titik yang dilakukan penataan.

Sehingga, rencana penataan PKL dan zona UKM kedepannya perlu disiapkan skenario terbaiknya. Dengan mengedepankan komunikasi kepada para pelaku usaha.

"Kami menekankan setiap akan melakukan penataan kawasan, hendaknya dilakukan dialog dengan para pelaku usaha mikro atau PKL," jelas Jatirin.

"Dan komisi II meminta Pemkot Bogor melakukan penataan PKL dengan membuka shelter atau zona PKL dengan melakukan pendampingan terhadap mereka," tutup Jatirin.