Berita DPRD Kota Bogor
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Anita Primasari Minta Pemkot Bogor Perbaiki Sitem Pola Penataan PKL
Minta Pemkot Bogor perbaiki sistem pola penataan PKL. Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Anita Primasari Morgan.
Sebagai ketua Komisi II selama dua tahun, Anita menilai Pemerintah Kota Bogor tidak serius dalam menyelesaikan persoalan PKL. Ia pun menekankan sebagai pengusung Wali Kota Bogor Bima Arya, ia berharap Kepala Daerah bisa menyelesaikan persoalan PKL ini dengan baik.
"Jangan sampai segudang prestasi yang sudah direngkuh selama dua periode hilang hanya gara-gara satu hal yang gak selesai, kita ingin Wali Kota menyelesaikan masa jabatannya dengan istiqomah," kata Anita.
"Kinerja ASN musti terus dimonitor. Untuk apa ada pelatihan-pelatihan kalo itu hanya untuk ngabisin anggaran aja. Bikin kajian itu ya harus berdasarkan pengalaman masa lalu, jadi sekarang tinggal melanjutkan dan menyempurnakan," tutupnya.
Baca juga: Tinjau Plaza Bogor, Komisi III DPRD Kota Bogor Minta Kepastian Waktu Pembongkaran
Dilokasi yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Jatirin menekankan pentingnya pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro.
Sebab, menurut Jatirin, PKL yang ada di Kota Bogor bisa dikategorikan sebagai usaha mikro jika berkaca ke keuntungan yang didapatkan. Namun, Jatirin menekankan kepada pihak Pemkot Bogor agar segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang menjadi juklak-juknis pelaksanaan Perda.
"Karena kalau kita lihat ini jauh api dari panggang terkait pelaksanaan Perda. Maka perlu adanya Perwali yang menjadi petunjuk teknis bagi dinas dalam pelaksanaan Perda di lapangan nantinya, agar penataan sesuai dengan keinginan Pemkot dan harapan PKL," tegas Jatirin.
Lebih lanjut, Jatirin juga membeberkan hasil rapat, dimana terdapat data yang dikemukakan oleh Pemkot Bogor terkait PKL. Berdasarkan data, dari 51 titik lokasi PKL, baru 14 titik yang dilakukan penataan.
Sehingga, rencana penataan PKL dan zona UKM kedepannya perlu disiapkan skenario terbaiknya. Dengan mengedepankan komunikasi kepada para pelaku usaha.
"Kami menekankan setiap akan melakukan penataan kawasan, hendaknya dilakukan dialog dengan para pelaku usaha mikro atau PKL," jelas Jatirin.
"Dan komisi II meminta Pemkot Bogor melakukan penataan PKL dengan membuka shelter atau zona PKL dengan melakukan pendampingan terhadap mereka," tutup Jatirin.
Kawal Arah Kebijakan Kota Bogor DPRD Kota Bogor Terima Draft RPJMD dan Mulai Pembahasan 4 Raperda |
![]() |
---|
DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor Satu Visi Berantas Miras Ilegal |
![]() |
---|
Evaluasi Pelaksanaan Pemkot Bogor DPRD Kota Bogor Keluarkan Rekomendasi LKPJ 2024 |
![]() |
---|
DPRD Kota Bogor Bersama PWI Kota Bogor Santuni Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa |
![]() |
---|
DPRD Kota Bogor dan Pemkot Sahkan APBD 2025 , Ada Pembangunan 2 Sekolah Baru dan Porprov |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.