Sri Mulyani Ungkap Bakal Buat Sistem Makin Simple dalam Reformasi Birokrasi, Ini Komentar Rektor UI

Oleh karena itu, selain penggunaan digitalisasi dan sistem elektronik, analisis juga diperlukan.

“Data yang terkumpul dianalisis, sehingga ketika ada pergantian pejabat, dia tidak memulai dari nol dan
perbaikan bisa dilakukan terus-menerus. Ini harus dilakukan karena negara-negara maju melakukan
itu. Misalnya, Korea dan Cina. Keduanya maju karena memiliki SDM yang mampu memanfaatkan
informasi,” ujar Prof. Ari.

Baca juga: UI dan Otorita IKN Sepakat Kembangkan Pendidikan, Penelitian dan Pengmas, Ini Kata Prof. Ari Kuncoro

Prof. Ari menambahkan bahwa setiap kebijakan membutuhkan sosialisasi sebelum diimplementasikan. Itu mengubah ekspektasi sekaligus memperbesar sumber informasi untuk mengetahui persepsi publik. “Selain melihat data statistik, kita juga harus melihat lapangan. Kombinasi ini disebut data analitik. Data adalah harta karun. Siapa yang menguasai informasi, dialah yang bisa melakukan antisipasi,” kata Prof. Ari.

Pada gelaran bertajuk “Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia”, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI juga memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga atas kinerjanya selama tahun 2022.

Dalam rangka mewujudkan belanja kementerian/lembaga yang lebih berkualitas dengan tata kelola yang baik, Kementerian Keuangan melaksanakan penilaian terhadap kinerja anggaran pada kementerian/lembaga yang berfokus pada penguatan value for money dan akselerasi belanja.

Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, nilai
kinerja tersebut merupakan gabungan dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari aplikasi SMART
dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari aplikasi OMSPAN yang terdiri atas
tiga aspek dan delapan indikator.

“Penilaian ini didasarkan pada kinerja yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran terkait capaian input dan output (60 persen), serta kinerja yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait dengan mekanisme (40 % ),” ujar Astera.

Adapun penghargaan ini diberikan kepada lima kementerian/lembaga terbaik yang terbagi dalam
tiga kategori.

Kategori Kementerian Negara/Lembaga dengan Pagu Besar diberikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia (RI), Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung.

Untuk Kategori Kementerian Negara/Lembaga dengan Pagu Sedang, penghargaan diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pusat Statistik.

Adapun untuk penghargaan dengan Kategori Kementerian Negara/Lembaga dengan Pagu Kecil
diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Administrasi Negara, Sekretariat
Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kementerian PANRB.