Sri Mulyani Ungkap Bakal Buat Sistem Makin Simple dalam Reformasi Birokrasi, Ini Komentar Rektor UI

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Menkeu Sri Mulyani ungkap cara buat sistem simple dalam reformasi birokrasi, Ini komentar Rektor UI.

Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., menjadi salah seorang narasumber talkshow dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran 2023 yang diadakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Rabu (17/5/2023), di Ballroom Gedung Dhanapala, Jakarta.

Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A., dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si.

Baca juga: 50 Tahun Indonesia-Korea Selatan, UI Dukung Penguatan Kemitraan Sosial Budaya dan Diplomasi

Ketiganya membahas topik terkait strategi pembangunan, kinerja pelaksanaan anggaran, serta persepsi publik terkait kebijakan transformasi ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan terus berupaya untuk membuat sistem yang semakin simple.

Mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan sehingga proses anggaran lebih efisien, proses bisnis semakin mudah, dan program yang
dilakukan berfokus pada impact atau dampaknya.

“Ini akan menyebabkan seluruh energi kita melihat kepada hasil atau dampak untuk kehidupan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Tantangan kami di Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Bappenas adalah membuat sistem penganggaran yang makin mudah, tidak menyita waktu untuk urusan birokrasi, tetapi waktu akan difokuskan pada hasil dan dampak,” ujar Sri Mulyani.

Terkait strategi perencanaan, Menteri Suharso menyampaikan bahwa kualitas belanja yang baik
ditentukan oleh perencanaan yang baik.

Menurutnya, perencanaan yang baik sudah menyumbang setengah dari pekerjaan. Pertama, perencanaan dapat dikerjakan dengan adanya pedoman perencanaan (guide line) dan objektif yang akan dituju. Kedua, harus ditentukan struktur terkait siapa yang akan melaksanakannya dan bagaimana bisnis prosesnya. Ketiga, anggaran yang efektif.

“Harus ada komitmen bersama. Tanpa itu, saya kira meskipun perencanaannya baik, objektifnya
sudah ada, dan guide line-nya telah dibuat, tetapi jika poin penting lainnya tidak terpenuhi, ini tidak
akan bisa berjalan,” kata Menteri Suharso.

Baca juga: UI dan Kemendikbudristek RI Apresiasi Karya Pakar Sejarah Maritim Prof. Susanto Zuhdi

Menurut Menteri PANRB, sesuai arahan Presiden, di samping menjalankan Reformasi Birokrasi
(RB) Reguler, kementrian juga diimbau untuk menjalankan RB Tematik yang meliputi empat hal,
yaitu menangani kemiskinan, meningkatkan investasi, percepatan aktual presiden, dan digitalisasi.

“Harapan kami kepada kementerian/lembaga, mari kita bersama-sama fokus pada RB yang
berdampak. Ada daerah yang RB-nya bagus, tetapi kemiskinan tinggi, berarti RB-nya tidak
berdampak. Ada kementerian/lembaga yang tunjangan kinerjanya tinggi, tetapi peran untuk
mendorongnya kurang, maka ini tidak berdampak. Oleh karena itu, kita mesti melakukan langkah
dengan sungguh-sungguh bahwa kita harus berdampak, ujar Menteri PANRB.

Sementara itu, Prof. Ari Kuncoro dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa dalam membuat kebijakan
publik, pemerintah harus memperhatikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, seperti pembuat
kebijakan birokrasi negara dan pihak yang terkena kebijakan tersebut. Keduanya harus compatible
sehingga hasil yang dimunculkan efektif.

“Itulah yang disebut sebagai dampak. Ini seperti hukum supply and demand. Jika keduanya sesuai, berarti efektif,” kata Prof. Ari.

Akan tetapi, Prof. Ari melihat dalam situasi saat ini dengan adanya geopolitik dan pandemi Covid19, ada perubahan tingkah laku di masyarakat. Itulah yang menimbulkan komplikasi.