Kantor Kelurahan Ciwaringin dan Kelurahan Sempur Tak Layak Pakai, DPRD Kota Bogor Usul Perbaikan

Anna pun akan meminta TAPD Kota Bogor untuk memprioritaskan anggaran revitalisasi kelurahan pada APBD Perubahan 2023.

“Tentu pemeliharaan aset ini sangat penting dan kami komisi I akan meminta kepada BKAD Kota Bogor untuk segera melakukan pendataan dan melakukan perbaikan. Terutama untuk kelurahan yang masih belum memiliki kantor,” pungkasnya.

Sebagai informasi dalam kunjungan yang dilakukan diikuti oleh jajaran anggota Komisi I DPRD Kota Bogor yakni Sekretaris Komisi I, Fajari Arya Sugiarto, anggota Komisi I, H. Mulyadi dan Siti Maesaroh.

Baca juga: Komisi I DPRD Kota Bogor Sebut Pembangunan Proyek Strategis Masih Terpusat di Pusat Kota

Sebelumnya, DPRD Kota Bogor mendorong pembangunan kantor serta sarana dan prasarana (sarpras) kelurahan menjadi salah satu prioritas pada rencana kerja (Renja) 2023.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah menyebutkan berdasarkan hasil rapat kerja (Raker) dengan camat se-Kota Bogor, pembangunan dan program pada tahun terakhir kepemimpinan Wali Kota Bima Arya, pembangunan belum merata.

"Para Camat mengeluhkan bahwa anggaran sarpras kecil, BOP kecil dan pembangunan yang harusnya disegerakan ini tidak dikerjakan. Contohnya adalah pembangunan dan revitalisasi kantor kelurahan, bahkan ada beberapa kantor kelurahan yang dilaporkan sudah mengalami rusak berat," kata Anna, dikutip Kamis (16/2/2023). 

Anna mengungkapkan proyek strategis masih terpusat di sekitaran pusat kota saja. 

Hal ini terlihat dengan kondisi di wilayah, dimana pada 2023 ini pembangunan kantor kelurahan banyak yang belum terealisasi.

Dia pun meminta Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor segera membuat susunan anggaran untuk melaksanakan pembangunan kantor kelurahan di masa APBD Perubahan 2023 mendatang.

"Menurut kami kantor kelurahan itu penting, karena kantor kelurahan adalah representasi Pemerintah Kota Bogor yang berada di wilayah. Kalau kantor kelurahan tidak bisa digunakan karena rusak, bagaimana pelayanan bisa dijalankan. Sedangkan pembangunan yang sifatnya tidak esensial seperti taman, pedestrian bisa diberikan anggaran," ujarnya.

Tak hanya itu, perjuangan Komisi I DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan anggaran sarpras kelurahan nyatanya belum juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor. 

Anna menyebutkan berdasarkan laporan para camat, anggaran sarpras kelurahan masih berada di angka Rp75 juta.

Sementara dalam pembahasan APBD sebelumnya, Pemkot Bogor sudah berjanji menyiapkan anggaran Rp150 juta untuk masing-masing kelurahan.

"Tadi kami lihat ternyata perjuangan kami menyuarakan aspirasi untuk meningkatkan anggaran kelurahan belum terealisasi, kami sangat sedih. Saya rasa ini tergantung prioritas dan political will dari pemimpin daerah, nah kami sebagai DPRD tentu akan terus menyuarakan kebutuhan warga ini," jelas Anna.

Selain itu, Komisi I DPRD Kota Bogor pun akan memperjuangkan untuk menaikkan anggaran BOP RT, RW dan LPM yang sudah lima tahun tidak mengalami kenaikan.(m33)