Kantor Kelurahan Ciwaringin dan Kelurahan Sempur Tak Layak Pakai, DPRD Kota Bogor Usul Perbaikan

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com, Cahya Nugraha

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK - Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja (Raker) Komisi l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor terkait dengan pembangunan kantor kelurahan serta sarana dan prasarananya. 

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono melakukan kunjungan ke kantor Kelurahan Ciwaringin dan Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. 

Dalam kunjungan tersebut Heri melihat kondisi bangunan di kantor kelurahan Ciwaringin yang mengalami kerusakan sangat parah di beberapa sudut kantor. 

Atap yang mengalami kebocoran bila terjadi hujan dan tidak pernah diperbaiki, tentu sangat mengganggu proses pelayanan dan kerja para aparatur di tingkat kelurahan.

“Kita menyaksikan bahwa fasilitas kantor kelurahan ciwaringin kurang memenuhi persyaratan pelayanan kepada masyarkat Ciwaringin,” ujar Heri kepada wartawan. 

Heri berjanji akan mendorong adanya belanja barang di APBD Perubahan 2023.

Hal tersebut guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

“Komisi I akan mengusulkan dibangun kantor kelurahan di perubahan 2023 untuk perawatan dan perbaikan gedung ini. Saya berharap jika sudah diperbaiki pelayanan kepada msayakarat bisa maksimal dan kinerja pelayanan bisa maksimal,” ungkap Heri.

Sementara, keberadaan kantor kelurahan Sempur, tidak kalah menyedihkan dari kantor Kelurahan Ciwaringin. Kerusakan berupa ambrolnya eternit atau plafon di ruang pelayanan, aula dan ruang kerja lurah, ternyata tidak mendapatkan porsi anggaran untuk perbaikan di tahun ini.

Wakil Ketua Komisi I, Anna Mariam Fadhilah, menilai seharusnya kantor kelurahan menjadi wajah dari pelayanan dari pemerintahan Kota Bogor.

Sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat maka sudah sepatutnya, kantor kelurahan memiliki bangunan yang representatif.

“Kami ingin warga yang datang kesini mendapatkan pelayanan yang nyaman dan pihak kelurahan bisa memberikan pelayanan dengan maksimal. Kelurahan itu kan garda terdepan, maka sudah seharusnya bisa menjadi representatif dari Pemerintah Kota Bogor,” tegas Anna.

Anna menambahkan menilai kondisi yang dialami oleh Kantor Kelurahan Sempur semakin mempertegas bahwa tidak ada pemerataan pembangunan dan pemeliharaan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Baca juga: Bangunan SMPN 20 Kota Bogor Memprihatinkan, DPRD Kota Bogor Minta Disdik Segera Petakan Masalah

Sehingga, ia menilai perlu adanya perencanaan secara menyeluruh terkait pengelolaan dan pemeliharaan aset yang sudah ada. Agar tidak ada lagi kasus yang serupa dengan kantor Kelurahan CIwaringin dan Kelurahan Sempur.

Anna pun akan meminta TAPD Kota Bogor untuk memprioritaskan anggaran revitalisasi kelurahan pada APBD Perubahan 2023.

“Tentu pemeliharaan aset ini sangat penting dan kami komisi I akan meminta kepada BKAD Kota Bogor untuk segera melakukan pendataan dan melakukan perbaikan. Terutama untuk kelurahan yang masih belum memiliki kantor,” pungkasnya.

Sebagai informasi dalam kunjungan yang dilakukan diikuti oleh jajaran anggota Komisi I DPRD Kota Bogor yakni Sekretaris Komisi I, Fajari Arya Sugiarto, anggota Komisi I, H. Mulyadi dan Siti Maesaroh.

Baca juga: Komisi I DPRD Kota Bogor Sebut Pembangunan Proyek Strategis Masih Terpusat di Pusat Kota

Sebelumnya, DPRD Kota Bogor mendorong pembangunan kantor serta sarana dan prasarana (sarpras) kelurahan menjadi salah satu prioritas pada rencana kerja (Renja) 2023.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah menyebutkan berdasarkan hasil rapat kerja (Raker) dengan camat se-Kota Bogor, pembangunan dan program pada tahun terakhir kepemimpinan Wali Kota Bima Arya, pembangunan belum merata.

"Para Camat mengeluhkan bahwa anggaran sarpras kecil, BOP kecil dan pembangunan yang harusnya disegerakan ini tidak dikerjakan. Contohnya adalah pembangunan dan revitalisasi kantor kelurahan, bahkan ada beberapa kantor kelurahan yang dilaporkan sudah mengalami rusak berat," kata Anna, dikutip Kamis (16/2/2023). 

Anna mengungkapkan proyek strategis masih terpusat di sekitaran pusat kota saja. 

Hal ini terlihat dengan kondisi di wilayah, dimana pada 2023 ini pembangunan kantor kelurahan banyak yang belum terealisasi.

Dia pun meminta Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor segera membuat susunan anggaran untuk melaksanakan pembangunan kantor kelurahan di masa APBD Perubahan 2023 mendatang.

"Menurut kami kantor kelurahan itu penting, karena kantor kelurahan adalah representasi Pemerintah Kota Bogor yang berada di wilayah. Kalau kantor kelurahan tidak bisa digunakan karena rusak, bagaimana pelayanan bisa dijalankan. Sedangkan pembangunan yang sifatnya tidak esensial seperti taman, pedestrian bisa diberikan anggaran," ujarnya.

Tak hanya itu, perjuangan Komisi I DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan anggaran sarpras kelurahan nyatanya belum juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor. 

Anna menyebutkan berdasarkan laporan para camat, anggaran sarpras kelurahan masih berada di angka Rp75 juta.

Sementara dalam pembahasan APBD sebelumnya, Pemkot Bogor sudah berjanji menyiapkan anggaran Rp150 juta untuk masing-masing kelurahan.

"Tadi kami lihat ternyata perjuangan kami menyuarakan aspirasi untuk meningkatkan anggaran kelurahan belum terealisasi, kami sangat sedih. Saya rasa ini tergantung prioritas dan political will dari pemimpin daerah, nah kami sebagai DPRD tentu akan terus menyuarakan kebutuhan warga ini," jelas Anna.

Selain itu, Komisi I DPRD Kota Bogor pun akan memperjuangkan untuk menaikkan anggaran BOP RT, RW dan LPM yang sudah lima tahun tidak mengalami kenaikan.(m33)