Pemilu 2024

Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara Sri Mulyono Sebut PKN Berdiri karena Ada Partai Oligarki

Partai ini berdiri dari hasil diskusi panjang kami dengan Pak Gede Pasek Suardika (Ketua Umum PKN), Pak Anas, Pak Mirwan Amir dan teman-teman lain.

|
Editor: murtopo
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Sekertaris Jendral Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Sri Mulyono, saat agenda wawancara ekslusif bersama Tribun Network di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023). 

Jadi untuk mendobrak itu semua, harus ada kebangkitan seperti "Sumpah Pemuda" sehingga ada kebangkitan dari pemuda-pemuda anak Bangsa untuk mencari solusi bagaimana supaya politik ini kembali cerdas, demokratis, dan berkeadilan untuk rakyat.

Pemilihan nama PKN apakah ada kaitan dengan nama Ibu Kota Negara (IKN), ingin menunjukkan identitas sebagai partai yang plural?

Kalau dikaitkan (dengan IKN) boleh saja, tidak masalah tetapi sebenarnya kami berangkat dari Indonesia yang plural.

Kami juga punya pemikiran bahwa dulu Indonesia atau Nusantara ini sangat adidaya, pada zaman (kerajaan) Sriwijaya pada abad ketujuh, Nusantara ini sudah hebat karena memiliki kemampuan maritim yang luar biasa.

Kemudian dilanjutkan (era kerajaan) Majapahit yang punya kemampuan maritim tingkat internasional. Nah seni dan tata negara kita pada saat itu sudah sangat maju. Kita sudah menjadi bangsa yang superior pada saat itu.

Jadi DNA Majapahit, DNA Sriwijaya, dan DNA Nusantara yang superior itu ingin kami ambil lagi, ketika bangsa ini tidak jelas arahnya mau ke mana sementara kita punya DNA yang hebat.

DNA unggul itu kami aplikasikan dalam konteks kekinian dan masa depan.

Terkait pernyataan partai oligarki, bisa Anda sebutkan berapa parpol yang sekarang oligarki dan apa tanda-tandanya termasuk buruknya bagi masyarakat dan demokrasi?

Janganlah disebut (parpol). Jadi oligarki itu terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Dari kondisi sosial-ekonomi yang ada sekarang ini, misalnya Pak Jusuf Kalla (mantan Wapres RI) sudah pernah bilang satu persen orang Indonesia menguasai 90 persen perekonomian Indonesia.

Nah satu persen inilah yang mengendalikan kebijakan-kebijakan yang mengendalikan pemerintahan, dan semuanya.

Kami melihat bagaimana harga-harga (kebutuhan pokok) selalu naik. Saat ini kita mengalami kelangkaan minyak goreng.

Indonesia yang penuh dengan kelapa sawit, bisa langka minyak goreng, di mana itu logikanya?

Seharusnya bangsa Indonesia ini membangun lebih banyak kereta api, karena selain efektif dan efisien juga mudah mengangkut ribuan orang dengan biaya yang murah.

Kenapa justru membangun tol, ini ada apa dibalik tol ini? Lalu setiap membangun tol, jalanan penuh dengan mobil. Nah ini mobil siapa?

Kalau membangun tol itu industri mobil semakin laku, nah siapa yang punya industri mobil ini? Siapa yang diuntungkan dengan pembangunan tol ini?

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved