Metropolitan
DPRD DKI Jakarta Dorong Normalisasi Sungai dan Pembuatan Jalan Inspeksi di Kali Angke Jakbar
DPRD DKI Jakarta Dorong Normalisasi dan Pembuatan Jalan Inspeksi di Kali Angke Jakbar
lihat foto
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan proyek normalisasi dan pembuatan Jalan Inspeksi di Kali Angke, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
Kedua proyek itu dianggap penting untuk menanggulangi bencana banjir yang kerap melanda warga Kembangan.
“Pengerukan sedimentasi lumpur itu harusnya kan paling nggak dua tahun sekali, ini kok terasa pengerukan pendangkalan (lumpur) itu dilakukan 5-6 tahun sekali. Jadi, sudah tebal lumpurnya,” kata Sekretaris Komisi DPRD D DKI Jakarta Syarif pada Minggu (6/11/2022).
Selain normalisasi kali, kata dia, pemerintah juga harus membuat Jalan Inspeksi untuk mempermudah alat berat keluar-masuk kali. Keberadaan Jalan Inspeksi juga menjadi jalan alternatif bagi pengendara bermotor demi mengurai kemacetan.
“Idealnya setiap kali yang lebarnya di atas 10 meter, itu harus ada Jalan Inspeksi di kiri dan kanan, tapi kalau nggak bisa kedua sisi, ya sebagian kirinya nggak apa-apa,” ujarnya.
“Jalan Inspeksi itu dibuat, pertama untuk merawat kali supaya ada alat berat jadi bisa menuver ke pinggir untuk melakukan pengerukan. Kedua, bisa juga difungsikan untuk lalu lintas kendaraan,” lanjut politisi Partai Gerindra ini.
Baca juga: Suami Pukul Istri di Cinere, Pelaku Teriak ke Warga: Jangan Ikut Campur Urusan Orang
Baca juga: Saksi Akui Adanya Pemukulan Pria dalam Kasus KDRT di Jalan Cilobak Raya, Cinere
Menurut dia, Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta telah menyetujui, bahwa alokasi biaya penanggulangan banjir tahun 2023 mencapai Rp 2,3 triliun.
Meski anggaran itu dinilai masih kurang, namun dia meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memaksimal dana yang ada untuk penanggulangan banjir.
“Anggaran segitu (Rp 2,3 triliun) sebetulnya belum cukup, masih jauh. Yah idealnya untuk pembebasan lahan-lahan saja bisa dua kali lipat dari itu. Belum lagi pembuatan embung atau polder sebagai penampung air saat hujan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Syarif mendorong agar Pemerintah DKI mendapat kewenangan lebih untuk melakukan normalisasi di beberapa kali dari 13 kali yang ada secara menyeluruh di Jakarta. Seperti diketahui, Pemerintah DKI bertugas membebaskan lahan warga di bantaran kali, sedangkan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat fokus pada pengerjaan fisiknya.
