Tekan Angka Kemiskinan, Pemkot Bogor Alokasikan 7 Persen Anggaran Bagi Masyarakat Pra Sejahtera

Pemerintah tak berdiam diri, Dedie mengingatkan beragam intervensi sudah dilakukan.

Baca juga: Viral Wanita Menangis Minta Uangnya Dikembalikan, Diduga Jadi Korban Penipuan Modus Loker di Depok

Baca juga: PDIP Ultimatum Disdik DKI Ambil Sikap, Dalam waktu Seminggu Tindak Oknum Guru Intoleran di Sekolah

Hal terkecil adalah upaya peningkatan ekonomi masyarakat pra sejahtera dengan penyisihan anggaran sebesar 7 persen dari total APBD Kota Bogor.

Bicara kemiskinan, sambung Dedie, harus ada upaya yang paling tidak betul-betul terstruktur.

Sehingga, jika kemiskinannya terstruktur maka pengentasannya pun harus terstruktur.

Dedie ingin segera ada langkah-langkah konkrit.

"Segera ada kontribusi dari masing-masing dinas. Kemudian, dari dinas-dinas yang lain mendorong mentalitas. PR-nya masih banyak. Bukan semata-mata unsur intervensi pemerintah saja, tetapi apapun yang harus kita lakukan. Mentalitas-mentalitas seperti itu harus dibangun di masyarakat Kota Bogor," kata Dedie.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi memaparkan, kota dan kabupaten diminta untuk segera mengkonsolidasikan terkait dengan aktif data kemiskinan, juga hal-hal terkait dengan strategi penanganan kemiskinan.

"Hal ini dikarenakan beberapa daerah menunjukkan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Dan perlu kami sampaikan bahwa Jawa Barat ini menjadi salah satu provinsi yang angka kemiskinannya cukup tinggi. Bahkan, kalau kita lihat angka 2021 dan 2022 ada penambahan kota/kabupaten yang mengalami angka kemiskinan ekstrim," ujar Rudy.

Tahun 2021, Kota/kabupaten kemiskinan ekstrim di Jawa Barat hanya ada 5, sebut saja Kabupaten Karawang, Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur dan Kuningan.