Pergub Dianggap Lemah, Anies Ajukan Pengesahan Raperda Pengendalian Lalu Lintas Elektronik

Berdasarkan kajian dan pengamatan lapangan, dapat diketahui bahwa pada jam-jam tertentu termasuk pada hari libur (weekdays dengan weekend) masih terdapat kemacetan. Karenanya, waktu penerapan PLLE diarahkan untuk disesuaikan dengan jam kemacetan.

Selain itu, Dinas Perhubungan akan melibatkan para pemangku kepentingan terkait dalam penentuan waktu penerapan PLLE. Di antaranya perusahaan daerah (PD) terkait, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Kepolisian, pakar transportasi, NGO transportasi dan lain-lain.

“Diharapkan akan menampung aspirasi dari berbagai kalangan di masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menetapkan sepeda motor sebagai subjek pungutan dalam PLLE. Soalnya data menunjukkan, tren positif pertumbuhan sepeda motor di Jakarta sebesar 5,3 persen per tahun.

Di sisi lain, tingginya angka kecelakan roda dua dan tingginya polusi udara akibat sepeda motor, termasuk preferensi terhadap sepeda motor sebagai substitusi roda empat (bukan Angkutan Umum) di saat pelaksanaan ganjil genap dipandang perlu dilakukan pengendalian terhadap sepeda motor.

“Kehandalan dan kemudahan teknologi merupakan salah satu faktor kunci kesuksesan implementasi pengendalian lalu lintas secara elektronik di Provinsi DKI Jakarta, oleh karenanya dalam Raperda PLLE diatur secara komprehensif yang mencakup unsur legalitas, kebijakan, spesifikasi teknis, interoperabilitas, kerahasiaan data dan lain-lain,” jelasnya.

Dia menambahkan, manajemen parkir merupakan satu langkah mendukung penerapan PLLE sebagai bagian kebijakan Transportation Demand Management (TDM).

Pembuatan lahan-lahan parkir di perbatasan wilayah Jakarta, dianggap mampu mengendalikan arus kendaraan yang berasal dari wilayah tersebut.

“Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik tidak bertabrakan dengan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). ETLE merupakan salah satu elemen penting dalam proses bisnis utama penerapan PLLE,” imbuhhnya.