Dosen Pengembangan Perkotaan SKSG UI Sebut IKN Nusantara Jadi Momentum Pengembangan Inovasi

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS -  Dosen Pengembangan Perkotaan SKSG UI sebut IKN Nusantara jadi momentum pengembangan inovasi.

IKN Indonesia resmi dinamai Nusantara (sejak 2022), karena merupakan konseptualisasi dari pulau-pulau yang disatukan lautan berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Direktur SKSG UI, Athor Subroto, Ph.D., mengungkapkan bahwa dinamika terjadi karena IKN telah memiliki undang-undang (UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara).

Baca juga: Empat Guru Besar dan Doktor FKG UI Raih Gelar Kepakaran dari PB PDGI, Ini Kata Dekan FKG UI

Dapat dikatakan, IKN baru adalah kepastian bagi masyarakat Indonesia. IKN Nusantara akan menjadi contoh bagaimana kota sebaiknya dikembangkan.

IKN Nusantara diharapkan mencerminkan kota berkelanjutan yang memiliki konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Ketua Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan (KPP) SKSG UI, Dr. Chotib Hasan, mengatakan, alasan utama pemindahan IKN ke Kalimantan Timur adalah pemerataan ekonomi yang berdampak pada pemerataan persebaran penduduk.

Selain itu, krisis air bersih dan alih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian di Pulau Jawa juga merupakan aspek ekologis yang melatarbelakangi perpindahan IKN.

Baca juga: Peneliti FISIP UI Sebut dari Hasil Riset Ditemukan Praktik Jalan Tikus di Medsos, Apa Maksudnya?

Menurut Dosen Kajian Pengembangan Perkotaan (KPP) Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia (SKSG UI), Prof. Ir. Gunawan Tjahjono, M.Arch., Ph.D, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dapat menjadi momentum pengembangan inovasi yang nantinya dapat direalisasikan di wilayah IKN baru.

"Kita jadikan IKN ini sebagai sebuah misi nasional buat inovasi, seperti transportasi masyarakat. Lakukan sinergi, melalui riset antarbidang dan ajak industri terkait untuk bekerja sama dalam hak paten penciptaan inovasi tersebut. Ambil kesempatan ini untuk bersinergi dengan akademisi mengembangkan IKN lebih baik lagi,” tutur Prof Gunawan yang juga Guru Besar Tetap Ilmu Arsitektur Fakultas Teknik UI, Prof. Ir. Gunawan Tjahjono, M.Arch., Ph.D, dalam seminar bertajuk “IKN, City of Future. What's Next?

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan, Sanny Iskandar, menjelaskan, ada lima program prioritas pemerintah saat ini.

Kelima program itu adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan segala bentuk regulasi, menyederhanakan birokrasi secara besar-besaran, dan transformasi ekonomi.

Program-program tersebut berkaitan erat dengan pengembangan kawasan ekonomi di IKN baru yang melibatkan para pengusaha.

“Dalam pengembangan kawasan ekonomi, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan program Nawacita yang berlanjut pada program Transformasi Ekonomi, khususnya terkait dengan UU Cipta Kerja, kawasan ekonomi termasuk dalam salah satu klaster yang didorong untuk mempercepat proses industrialisasi. Tanpa adanya pengembangan kawasan ekonomi, pusat pemerintahan di IKN baru dikhawatirkan akan kering," tutur Sanny.

Baca juga: SNMPTN Tahun 2022, Universitas Indonesia Terima 1.115 Mahasiswa Baru

Sanny menyebutkan beberapa harapan dari para pelaku usaha dalam pembangunan IKN baru. Pertama, kepastian politik (kepentingan politik dan hukum).

Program pemindahan IKN harus sustain dan konsisten karena menyangkut investasi yang besar. Kedua, adanya kejelasan beban risiko dalam proyek IKN. Investor dengan return of investment yang ditawarkan harus seimbang.

Selain itu, perlu adanya skema bantuan penjaminan dan kepastian dukungan kelancaran keseluruhan proyek.

Fleksibilitas pengelolaan proyek, baik dari segi biaya dan sumber daya, serta kesempatan prioritas juga diperlukan dalam menjalankan pembangunan IKN.

Baca juga: Dies Natalies ke-72 Universitas Indonesia, Tak Tergoyahkan Sebagai Kampus Nomor Satu di Indonesia

Perwakilan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Bobby Ali Azhari, S.T, M.Sc, mengungkapkan, desain IKN bertema “Nagara Rimba Nusantara” yang dibuat Sofian Sibarani membawa tiga visi untuk IKN baru.

Yaitu IKN sebagai cermin identitas bangsa, IKN sebagai keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta IKN sebagai kota cerdas, modern, dan internasional. IKN juga harus mengusung konsep smart forest city karena jika becermin dari kota-kota besar di dunia, mereka memiliki fasilitas kota berteknologi tinggi.

Terlebih lagi, Kalimantan adalah paru-paru Indonesia bahkan dunia. Keberadaan hutan ini membuat konsep smart forest city menarik untuk direalisasikan.

Untuk mencapai future smart forest city, ada beberapa strategi atau indikator yang harus dicapai dalam konteks pembangunan.

Baca juga: Podcast UI: Kejar Mimpi Universitas Top Dunia, Universitas Indonesia Garap 4000 Riset per Tahun

Pertama, kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari hunian berimbang dan ruang publik yang memadai. Kedua, ekologi dan preservasi lingkungan alami meliputi area terbuka hijau serta konservasi tamanan lokal Kalimantan dan Indonesia.

Selain itu, konektivitas kawasan atau transportasi juga harus diperhatikan. Infrastruktur kawasan yang mencakup pasokan air bersih, pengolahan sampah, serta penggunaan energi terbarukan juga harus diatur. 

Terakhir, berkaitan dengan infrastruktur TIK, fasilitas pusat data dan wifi di area publik juga disediakan.

Seminar bertajuk “IKN, City of Future. What's Next?” merupakan acara yang diadakan SKSG UI bersama Himpunan Mahasiswa KPP UI dalam peringatan Dies Natalis ke-21 KPP SKSG UI.

Selain untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa tentang pembahasan IKN langsung dari para narasumber.

Seminar ini juga bertujuan untuk memberikan peluang Mahasiswa Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan SKSG UI untuk dapat berkontribusi dari perspektif akademis dalam bahasan topik Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang aktif didiskusikan saat ini di Indonesia.

Seminar ini diadakan secara luring di Gedung IASTH Lt. 5, SKSG UI Jakarta dan disiarkan secara daring melalui Zoom serta kanal Youtube SKSG UI.

Forum yang menampilkan berbagai perspektif dari praktisi, pengusaha, dan akademisi ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan atau policy brief bagi pembangunan IKN baru Indonesia.