Berita Depok

Produksi Minyak Goreng Lampaui Jumlah Permintaan, Wamentan : Harusnya, Kelangkaan Tidak Terjadi

Produksi Minyak Goreng Lampaui Jumlah Permintaan, Wamentan : Harusnya, Kelangkaan Tidak Terjadi. Berikut selengkapnya

Penulis: Vini Rizki Amelia | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Wamen Pertanian Harvick Hasnul Qolbi didampingi Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (topi hitam, masker hijau) saat berdialog dengan para pedagang pasar tradisional dalam Operasi Pasar di Pasar Agung, Sukmajaya, Kota Depok pada Rabu (16/3/2022). 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, SUKMAJAYA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan seharusnya kelangkaan minyak goreng di tanah air saat ini tidak terjadi.

Sebab, dari data yang disampaikannya, kebutuhan minyak goreng nasional berada diangka kurang lebih 5,9 juta ton.

Sementara produksinya mencapai 6,7 juta ton.

"Berarti surplus sebenarnya, itu pun 20 persen dari total CPO (crude palm oil atau minyak sawit mentah) kita. Harusnya, dengan perhitungan seperti itu, kelangkaan tidak terjadi," tuturnya kepada wartawan seusai Operasi Pasar di Pasar Agung, Jalan Proklamasi, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok pada Rabu (16/3/2022).

Namun kenyataannya, lanjut Harvick, kelangkaan minyak goreng terjadi akibat adanya pergerakan internasional terhadap harga bahan pokok minyak sawit yang cukup tinggi.

Sehingga hasilnya, kata dia, harus ada kiat-kiat dari pemerintah agar para pengusaha perkebunan swasta maupun pemerintah bisa bersinergi, dalam menyikapi persoalan yang datang bertubi-tubi alias timbul dan tenggelam mengenai masalah di tanah air utamanya kebutuhan pokok.

Presiden pun dikatakan Harvick telah menitipkan pesan kepadanya untuk disampaikan kepada masyarakat agar berprasangka baik terhadap pemerintah.

Baca juga: Update Covid-19 Kabupaten Bogor, Pasien Sembuh 1.116 Orang, BOR Isolasi 21 Persen-BOR ICU 27 Persen

Baca juga: Penjualan Benih Ikan di Pasar Ciseeng Turun, Pedagang Heran Harga Pakan Justru Kian Mahal

"Pemerintah tidak pernah ada keinginan memersulit, cuma memang kita harus bekerjasama dengan para stakeholder, para pengusaha, perkebunan sawit, distributor, dan juga pedagang agar tidak ada penimbunan," katanya.

Harvick pun meminta kepada Pemerintah Kota Depok melalui Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono yang saat itu mendampinginya melakukan operasi pasar, untuk mengawasi polemik yang muncul sejak akhir 2021 lalu.

"Tadi saya sampaikan ke Pak Wakil secara khusus agar diawasi distribusinya. Para pedagangnya juga jangan sampai ada penimbunan Pak Wakil," papar Harvick sembari menoleh ke Imam Budi.

Akan tetapi, jika pun terjadi penimbunan, tak bisa menyalahkan para pelaku 100 persen. Sebab, keuntungan yang didapat itu pun memang menggiurkan bagi para pelaku.

"Artinya dengan keuntungan yang lebih lagi tentu sangat menarik (bagi pelaku penimbunan), mereka coba-coba tahan seminggu misalnya, apalagi ini mau Ramadan ini juga bisa jadi masalah," ujarnya.

"Jadi, saya imbau agar pengelola pasar, direktur, kepala pasar untuk terus melakukan sinergi, komunikasi baik dengan (stakeholder) macam-macam di sini kan ada nih. Saya lihat juga tadi flownya, saya tanya ke beberapa pedagang ya hanya sedikit lah yang terganggu," akunya.

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved