Serikat Buruh hingga Akademisi Tolak Revisi Permenaker Soal Aturan JHT Dicarikan Saat Usia 56 Tahun
Adanya program JKP juga mendapat kritik dari Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Indonesia (UI), Aloysius Uwiyono.
Penulis: Alex Suban | Editor: murtopo
lihat foto
Laporan TribunnewsDepok.com, Muhamad Fajar Riyandanu
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK – Pada 2 Februari lalu, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Aturan baru tersebut menjelaskan bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan baru bisa cari saat peserta iuran memasuki usia 56 tahun.
Adanya aturan tersebut merevisi Permenaker 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang menuliskan JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa langsung cair 1 bulan pasca peserta mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Rivisi aturan tersebut mendapat tanggapan dari beragam elemen. Satu diantaranya yang ikut bersuara yakni Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
Baca juga: Dipanggil Jokowi, Menteri Ketenagakerjaan Akui Bakal Sederhanakan Pencairan JHT
Menurut mereka, JHT merupakan harapan penyambung hidup bagi kaum buruh yang terkena PHK dan sedang tidak bekerja.
Membatasi hak waktu pengambilan JHT yang merupakan iuran dari potongan upah buruh merupakan hal yang tak memihak kepada kesejahteraan buruh.
Dana JHT sejatinya diambil dari upah pekerja. Sehingga, JHT pada dasarnya adalah tabungan para pekerja untuk masa depannya.
“JHT ini adalah memang menjadi harapan kaum buruh ketika terkena PHK, dan buruh yang sedang tidak bekerja untuk digunakan sebagai kebutuhan hidup, biaya pendidikan bahkan bisa menjadi modal usaha kecil-kecilan. Itu uang buruh sendiri loh, yang dikelola oleh BPJS,” kata Ketua Umum KASBI, Nining Elitos saat dihubungi via sambungan telepon pada Rabu (16/2/2022), malam.
Baca juga: Presiden Jokowi Minta Dana JHT Bisa Diambil oleh Pekerja yang Mengalami PHK
Nining menambahkan, sering kali realitas di lapangan tak seindah yang dibayangkan. Mengacu pada permenaker sebelumnya, masih banyak kaum buruh yang belum mendapat JHT walau sudah satu bulan mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“(Aturan) sebelumnya saja waktu satu bulan, sering kami mendampingi kaum buruh masih sering kesulitan apalagi yang harus menunggu 56 tahun,” sambung Nining.
Disamping merevisi aturan pengambilan waktu JHT, Kemnaker juga mengadakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Baca juga: Hotman Paris Hutapea Tantang Debat Terbuka Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah Soal Aturan Baru JHT
Progam ini dinilai sebagai upaya tambal sulam pasca lahirnya aturan penundaan pencairan dana JHT hingga pekerja berusia 56 tahun. Nantinya, JKP akan diberikan setiap bulan selama enam bulan kepada korban PHK.
Menurut laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, selama tiga bulan pertama, pekerja korban PHK akan mendapat uang tunai besarannya 45 persen dari gaji. Tiga bulan terakhir sebesar 25 persen dari gaji.
Selain memperoleh upah selama enam bulan berturut-turut, pekerja juga bisa memperoleh informasi mengenai pasar kerja dan pelatihan ketenagakerjaan. Adapun pembiayaan JKP sepenuhnya dibayar pemerintah.
Baca juga: Rudy Susmanto Ketua DPRD Kabupaten Bogor Mohon Menaker Cabut Permenaker Tentang Pencairan Dana JHT
Adanya program JKP juga mendapat kritik dari Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Indonesia (UI), Aloysius Uwiyono.
