Tuntut Permanker JHT Dibatalkan, Buruh Depok Siap Turun ke Jalan
JHT ini kan sebenarnya urusan pengusaha dengan pekerjanya, jadi tidak ada urusannya dengan pemerintah
Penulis: Vini Rizki Amelia | Editor: murtopo
lihat foto
Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com, Vini Rizki Amelia
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK - Serikat Buruh dari beragam federasi sedianya akan melakukan aksi turun ke jalan guna menyuarakan tuntutan terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 2 Tahun 2022 tentang pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek.
Di mana aturan tersebut tertulis pencairan dana JHT baru bisa dilakukan setelah peserta menginjak usia 56 tahun.
Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB Kamiparho) Kota Depok, Rudi Gunawan mengatakan, pihaknya memastikan akan turun ke jalan bila aturan tersebut tidak dibatalkan.
"Kalau Permenaker ini tidak dibatalkan tentu kami akan aksi, rencana minggu besok," tutur Rudi saat dihubungi TribunnewsDepok.com, Minggu (13/2/2022).
Baca juga: Anies Baswedan: Pemprov DKI Jakarta Telah Gelontorkan Rp 5 Triliun Per Tahun Dana Bantuan Sosial
Tak hanya FSB Kamiparho Kota Depok, Rudi mengatakan aksi penyampaian pendapat itu tak hanya dari Kota Belimbing namun juga dari berbagai FSB lainnya.
"Dari masing-masing federasi memang berencana untuk aksi, kemungkinan minggu besok ya," katanya.
Rudi menyentil para pembuat kebijakan perihal Permenaker No 22 Tahun 2022 tersebut bahwasanya aturan itu tidak ada urgensinya.
Baca juga: Permenaker Soal JHT Baru Bisa Dicairkan Saat Usia 56 tahun, Buruh: Curiga Uangnya Buat Apa?
"Ini kan beda ya kepentingannya dengan UU Ciptaker di mana memang pemerintah mengatur semua itu tapi kalau Permenaker ini kan berbeda, tidak ada urusannya dengan pemerintah karena ini urusannya pengusaha dengan karyawan," ujarnya.
Dengan dana JHT, RUdi menilai buruh dapat membanting stir dalam mencari nafkah atau dalam memenuhi kebutuhan hidupnya saat kehilangan pekerjaan.
"Kan dana itu bisa saja digunakan untuk usaha atau keperluan lainnya," akunya.
Tak ada urgensinya
Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB Kamiparho) Kota Depok, Rudi Gunawan menegaskan buruh jelas-jelas menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengatur mengenai pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek menuai kontra dari para buruh.
Menurutnya, Permenaker No 2 Tahun 2022 tersebut tidak seharusnya dilakukan lantaran tidak adanya urgensi atau tingkat kegentingan.
"JHT ini kan sebenarnya urusan pengusaha dengan pekerjanya, jadi tidak ada urusannya dengan pemerintah sehingga tidak ada urgensinya Permenaker ini dibuat," papar Rudi Gunawan saat dihubungi TribunnewsDepok.com, Minggu (13/2/2022).
Baca juga: Permenaker Soal JHT Baru Bisa Dicairkan Saat Usia 56 tahun, Buruh: Curiga Uangnya Buat Apa?
Kebijakan tersebut dipertanyakan mengenai tujuan yang ingin dicapai pemerintah, sebab, selama ini Rudi mengatakan dana JHT bisa digunakan para buruh untuk kepentingan lain saat berhenti kerja maupun mengalami PHK.
"Dana itu kan sejatinya bisa digunakan untuk usaha bilamana karyawan tersebut mengalami PHK atau mengundurkan diri, jadi, dana JHT ini tentunya sangat berguna sekali ketika kita kehilangan pekerjaan," tuturnya.
Terkait adanya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Rudi mengatakan hal itu tidak bisa menjadi bantalan untuk memberikan jaminan kepada pekerja ditengah aturan baru terkait JHT.
Baca juga: Federasi Serikat Buruh Kamiparho Depok Sebut Aturan Baru JHT BPJamsostek Tidak Ada Urgensinya
"Kita kan enggak tahu nih, nilainya sama atau tidak. Selain itu, kalau pun memang JKP ini dijalankan, mekanismenya seperti apa? Mudah tidak? jangan-jangan banyak syarat yang memberatkan," akunya.
Rudi turut menegaskan dengan adanya Permenaker No 2 Tahun 2022 ini membuat kaum buruh makin terpojok lantaran aturan itu dirasa tak memihak kaum buruh.
"Setelah kemarin UU Ciptaker mengatur tentang pesangon yang dikurangi sekarang ditambah lagi dengan aturan seperti ini, makin menyudutkan buruh," tegasnya.
