Federasi Serikat Buruh Kamiparho Depok Sebut Aturan Baru JHT BPJamsostek Tidak Ada Urgensinya
Permenaker No 2 Tahun 2022 tersebut tidak seharusnya dilakukan lantaran tidak adanya urgensi atau tingkat kegentingan
Penulis: Vini Rizki Amelia | Editor: Umar Widodo
lihat foto
Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com, Vini Rizki Amelia
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengatur mengenai pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek menuai kontra dari para buruh.
Salah satunya datang dari Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB Kamiparho) Kota Depok, Rudi Gunawan.
Menurutnya, Permenaker No 2 Tahun 2022 tersebut tidak seharusnya dilakukan lantaran tidak adanya urgensi atau tingkat kegentingan.
"JHT ini kan sebenarnya urusan pengusaha dengan pekerjanya, jadi tidak ada urusannya dengan pemerintah sehingga tidak ada urgensinya Permenaker ini dibuat," papar Rudi Gunawan saat dihubungi TribunnewsDepok.com, Minggu (13/2/2022).
Kebijakan tersebut dipertanyakan mengenai tujuan yang ingin dicapai pemerintah, sebab, selama ini Rudi mengatakan dana JHT bisa digunakan para buruh untuk kepentingan lain saat berhenti kerja maupun mengalami PHK.
"Dana itu kan sejatinya bisa digunakan untuk usaha bilamana karyawan tersebut mengalami PHK atau mengundurkan diri, jadi, dana JHT ini tentunya sangat berguna sekali ketika kita kehilangan pekerjaan," tuturnya.
Terkait adanya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Rudi mengatakan hal itu tidak bisa menjadi bantalan untuk memberikan jaminan kepada pekerja ditengah aturan baru terkait JHT.
"Kita kan enggak tahu nih, nilainya sama atau tidak. Selain itu, kalau pun memang JKP ini dijalankan, mekanismenya seperti apa? Mudah tidak? jangan-jangan banyak syarat yang memberatkan," akunya.
Rudi turut menegaskan dengan adanya Permenaker No 2 Tahun 2022 ini membuat kaum buruh makin terpojok lantaran aturan itu dirasa tak memihak kaum buruh.
"Setelah kemarin UU Ciptaker mengatur tentang pesangon yang dikurangi sekarang ditambah lagi dengan aturan seperti ini, makin menyudutkan buruh," tegasnya.
