Berita Nasional
Bela Babinsa dengan Surati Kapolri, Inspektur Kodam XIII/Merdeka Dicopot dari Jabatannya
Inspektur Kodam XIII/Merdeka dicopot dari jabatannya lantaran membela Babinsa dengan menyurati Kapolri.
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Bela Babinsa dengan Surati Kapolri, Inspektur Kodam XIII/Merdeka Dicopot dari Jabatannya.
Ini kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Seorang pimpinan membela bawahannya yang membela warga Manado terkait kasus sengketa tanah.
Baca juga: Rekonstruksi Pembunuhan Anggota TNI di Cimanggis Depok, Tersangka Mengaku Spontan Tikam Korban
Kisah ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua.
Brigjen TNI Junior Tumilaar (JT) harus menerima kenyataan pahit lantaran mengirimkan surat terbuka ke Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terkait pemeriksaan seorang anggota Babinsa oleh Polresta Manado.
Surat tersebut pun heboh di media sosial.
Baca juga: Ingin Mengabdi Kepada Negara, Adam Yazid Masuk TNI Diam-Diam Tanpa Sepengetahuan Orang Tua
Dampaknya Brigjen TNI Junior diperiksa Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspom AD).
Kemudian Puspom AD membebastugaskan alias mencopot Brigjen TNI Junior Tumilaar (JT) dari jabatannya sebagai Inspektur Kodam (Irdam) XIII/Merdeka.
Junior Tumilaar diindikasikan melanggar hukum disiplin dan pelanggaran hukum pidana militer.
Komandan Pusat Polisi Militer AD, Letjen TNI Chandra W. Sukotjo, seperti dikutip Tribunnews.com dari situs TNI AD, Sabtu (9/10/2021) menyebutkan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 8 Oktober 2021 telah menerbitkan surat.
Baca juga: Peringatan HUT Ke-76 TNI, Ade Yasin: TNI Semakin Dicintai Rakyat
Surat tersebut merupakan Surat Perintah Pembebasan dari tugas dan tanggung jawab jabatan Brigjen TNI JT sebagai Inspektur Kodam XIII Merdeka untuk kemudian ditempatkan sebagai Staf Khusus Kasad.
"Adanya indikasi pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer, maka Puspom AD akan melanjutkan proses hukum lebih lanjut terhadap Brigjen TNI JT," ujar Sukotjo.
Menurut Letjen TNI Chandra, keputusan itu dibuat untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi terhadap Brigjen TNI JT di Markas Puspom AD, Jakarta, pada tanggal 22, 23 dan 24 September 2021 serta hasil pemeriksaan para saksi yang terkait dengan pernyataan Brigjen TNI JT.
"Maka telah didapatkan adanya fakta-fakta dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Brigjen TNI JT," ujarnya.
Perbuatan melawan hukum dimaksud adalah pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer sesuai Pasal 126 KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
Baca juga: Peluncuran TribunnewsDepok.com, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Bilang Media Harus Independen
Sementara itu, dalam tayangan program Mata Najwa, Junior Tumilaar mengaku siap menerima risiko apapun atas tindakannya itu.
Sebagai prajurit TNI, ia mengaku tidak menyesal membela Babinsa yang ia anggap melindungi rakyat dalam persoalan sengketa lahan dengan raksasa properti.
Baca juga: Peluncuran TribunnewsDepok.com, Kang Emil Sebut Jawa Barat adalah Provinsi Ekonomi UMKM
Brigjen TNI Junior Tumilaar tengah menjadi sorotan setelah mengirim surat pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Surat tulisan tangan Junior pun viral di sosial media.
Babinsa Tolong Warga yang Ditahan
Latar belakang adanya surat itu yakni terkait permasalahan sengketa tanah di Sulawesi Utara.
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya Jenderal TNI bintang satu tersebut mengatakan, Bintara Pembina Desa (Babinsa) hanya berpihak kepada rakyat, Ari Tahiru (67), yang sedang berhadapan dengan masalah konflik lahan tersebut.
Baca juga: Mirisnya Nasib Imas, Guru Honorer 17 Tahun di Karawang yang Stroke Dinyatakan Tak Lulus Ujian PPPK
Kemudian, dia mengatakan Ari Tahiru sudah ditahan sekitar 15 hari karena masalah sengketa tanah dengan perusahaan pengelola perumahan.
Ari lalu meminta pertolongan kepada Babinsa.
Dia mengatakan Babinsa lalu dipanggil ke Polresta Manado.
Dia juga menyoroti soal Brimob Polda Sulut yang mendatangi Babinsa saat bertugas di tanah Edwin Lomban.
Brimob itu juga disebutnya dipanggil ke Polresta Manado.
Brigjen TNI Junior Tumilaar meminta kepada Kapolri agar Babinsa tidak perlu sampai dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa.
Surat tulis tangan Brigjen Junior itu dengan tembusan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Panglima Kodam Merdeka Mayjen TNI Wanti Waranei Franky Mamahit, pengacara Ari Tahiru, serta anggota Komisi III DPR RI F-NasDem Hillary Brigitta Lasut.
Baca juga: Kota Surakarta Kaya Akan Sejarah dan Budaya, Dinilai Sandiaga Uno Jadi Modal Ciptakan Lapangan Kerja
Di dalam suratnya, Brigjen Junior mengatakan Babinsa sebagai bagian dari sistem pertahanan negara di darat yang diajari untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.
Sosok Brigjen TNI Juniar Tumilaar
Dikutip dari Website Kodam XIII Merdeka, Brigjen TNI Juniar Tumilaar merupakan Inspektur Kodam X11 Merdeka.
Namanya tertulis di jajaran pejabat Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah tersebut.
Baca juga: Berhasil Raih 7 Medali di PON XX Papua, KONI Kota Depok Optimis Perolehan Emas Akan Terus Bertambah
Jabatan tersebut diembannya mulai tahun 2020 lalu.
Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Staf Khusus Dirziad, dikutip dari Wikipedia.
Pria kelahiran 3 April 1964 tersebut merupakan lulusan Akmil tahun 1988.
Berikut Riwayat Jabatannya:
- Dosen Utama Seskoad;
- Staf Ahli Pangdam I/BB bidang Ilpengtek & LH (2016—2017)
- Pamen Ahli Gol. IV Ditziad Bid. Nubika (2017)
- Staf Khusus Dirziad
- Irdam XIII/Merdeka (2020 hingga sekarang).
(Wartakotalive.com/Feryanto Hadi)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/depok/foto/bank/originals/Brigjen-Junior-Tumilaar.jpg)