Arsitektur dan Interior

Seorang Arsitek Wajib Miliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), Begini Cara Mendapatkannya

Dewan Arsitek Indonesia mewajibkan arsitek memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA). Tanpa STRA seorang arsitek kena sanksi bila buka praktik.

Wartakotalive.com/Dodi Hasanuddin
Seorang Arsitek Wajib Miliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), Begini Cara Mendapatkannya. 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Seorang Arsitek Wajib Miliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), Begini Cara Mendapatkannya

Sama halnya dengan profesi lain, profesi Arsitek juga memiliki Undang-Undang yang mengatur sekaligus memberi perlindungan dan kepastian hukum untuk arsitek, pengguna jasa arsitek, praktik arsitek, karya arsitektur, dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, syarat untuk menjadi Arsitek adalah wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA).

STRA merupakan bukti tertulis bagi Arsitek untuk dapat melakukan Praktik Arsitek. Pemegang STRA bertanggungjawab baik secara moril maupun materiil atas aspek keandalan dan keselamatan pada bangunan yang dirancangnya.

Tanggung jawab ini berlaku di hadapan hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat juga terhadap karya arsitektur Indonesia.

Selain itu, Praktik Arsitek yang profesional harus mampu meningkatkan nilai tambah dan daya guna karya arsitektur itu sendiri.

"Arsitek menjadi salah satu profesi yang membantu pemerintah memfasilitasi tertib pembangunan melalui perencanaannya," kata Ketua Dewan Arsitek Indonesia (DAI), Bambang Eryudawan, Kamis (12/8/2021).

Menurut Bambang Eryudawan, kewajiban seorang Arsitek memiliki STRA baru berlaku pada Februari 2021 sejak Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca juga: Pemkot Depok Hapus Bukti Pembayaran PBB dari BJB, Gantinya Pakai Bukti Pembayaran Digital

Selain mengatur tentang syarat dan tata cara penerbitan STRA, Undang-Undang dan Peraturan tersebut juga mengatur tentang sanksi bagi seseorang yang melakukan praktik Arsitek tanpa memiliki STRA.

Penerbitan maupun pengenaan sanksi terkait STRA dilakukan oleh Dewan Arsitek Indonesia (DAI). DAI  dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada 3 Desember 2020.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved