Rabu, 10 Juni 2026

Transportasi Umum

Kaji Kenaikan Tarif Transjabodetabek, Pramono Anung Jamin Subsidi Tetap Ada Agar Terjangkau

Gubernur Pramono Pertimbangkan Kenaikan Tarif Transjabodetabek, Tak Ingin Warga Kembali Naik Kendaraan Pribadi

Tayang:
Editor: Hironimus Rama
Istimewa
TRANSJABODETABEK SAWANGAN-LEBAK BULUS - Bus TransJakarta D41 rute Terminal Sawangan-Lebak Bulus sedang melintas di kawasan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dok. Transjakarta 

Laporan Yolanda Putri Dewanti

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengisyaratkan adanya penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek dalam waktu dekat.

Meski demikian, ia memastikan pemerintah tetap memberikan subsidi agar tarif transportasi publik tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Untuk Transjabodetabek, terus terang segera kami putuskan. Tapi saya ingin meluruskan. Jangan sampai kemudian ada anggapan tidak disubsidi. Tidak mungkin tidak disubsidi. Pasti tetap akan disubsidi," kata Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Baca juga: Subsidi Membengkak, 18 Rute Transjabodetabek Bakal Mengalami Kenaikan Tarif, Cek Daftarnya di Sini!

Pramono mengungkapkan, salah satu layanan yang menjadi perhatian adalah rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini bertarif Rp3.500.

Menurutnya, tarif tersebut terlalu rendah jika dibandingkan dengan moda transportasi lain yang melayani tujuan serupa.

"Salah satunya adalah dari Blok M ke Soekarno-Hatta. Sekarang tarifnya Rp3.500, koper juga bisa naik ke bus. Bahkan dibandingkan dengan Damri yang paling murah Rp80.000, sementara taksi rata-rata Rp200.000," ujarnya.

Ia menilai tarif saat ini belum mencerminkan biaya operasional layanan. Karena itu, pemerintah sedang mengkaji penyesuaian tarif tanpa menghilangkan unsur subsidi.

"Kalau kemudian Rp3.500, untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup. Maka yang begitulah akan ada penyesuaian," kata Pramono.

Selain tarif yang murah, Pramono menjelaskan besarnya subsidi transportasi publik juga dipengaruhi oleh biaya perawatan halte-halte yang berada di luar wilayah administrasi Jakarta namun tetap dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Memang sekarang ini kenapa subsidinya juga menjadi besar. Hampir semua halte yang bukan di wilayah Jakarta pun kita yang merawat. Itulah yang menjadi penyebab kemudian kenapa akan ada penyesuaian," tuturnya.

Meski berencana melakukan penyesuaian tarif, Pramono menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh membuat masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi.

"Tetapi prinsipnya pasti saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tidak membuat orang kemudian beralih kepada kendaraan pribadi kembali," tegasnya.

Menurut Pramono, Jakarta akan semakin nyaman jika jutaan warga yang setiap hari datang dan pulang dari ibu kota tetap menggunakan transportasi umum. 

Untuk itu, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas layanan dan menambah armada maupun jaringan transportasi publik.

Sumber: Warta Kota
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved