Korban Tewas Jadi 16 Orang, Dedi Mulyadi Minta Tindak Ormas yang Kuasai Perlintasan Kereta Api Liar

Laporan Yolanda Putri Dewanti, M. Azzam & Rendy Rutama Putra

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BEKASI – Tragedi memilukan yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam, kini memicu gelombang keprihatinan dari berbagai elemen masyarakat.

Tak hanya menyisakan duka bagi keluarga 106 korban, insiden ini menjadi momentum bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan perombakan infrastruktur secara masif demi menjamin keselamatan publik.

Hingga Rabu (29/4/2026) pukul 11.00 WIB, data dari pihak kepolisian dan rumah sakit menunjukkan angka yang memilukan.

Total korban tercatat mencapai 106 orang, dengan rincian 16 orang meninggal dunia dan 90 orang luka-luka.

Sebanyak 46 penumpang masih harus menjalani perawatan intensif, sementara 44 lainnya telah diperbolehkan pulang.

Gubernur Dedi Mulyadi: "Tindak Ormas Penguasa Palang Pintu!"

Salah satu korban jiwa yang menyita perhatian publik adalah Nur Ainia Eka Rahmadhyna (32), karyawati Kompas TV yang dikenal sebagai tulang punggung keluarga.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sempat melayat ke rumah duka almarhumah Nur Ainia di Tambun Selatan untuk mengungkapkan turut berbelasungkawa atas tragedi ini. 

Di hadapan keluarga korban, pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini meluapkan kegeramannya terhadap tata kelola perlintasan kereta yang semrawut dan ilegal.

“Perlintasan kemarin itu problem di mana-mana. Banyak jalan dibangun baru, tapi bukan lintasan resmi PT KAI. Kalau tidak segera diamankan, peristiwa seperti ini akan terus terjadi,” tegas Dedi, Rabu (29/4/2026).

Tak hanya masalah fisik, Dedi juga menyoroti adanya dugaan penguasaan pintu perlintasan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas). Ia pun meminta aparat bertindak tanpa kompromi.

“Tindak saja ormasnya. Tidak boleh ada yang menguasai sesuatu yang bukan haknya di Jawa Barat,” tegas Gubernur Dedi.

Ia menegaskan seluruh perlintasan, baik resmi maupun tidak resmi, harus segera dilengkapi sistem pengamanan untuk mencegah kecelakaan serupa terulang.

Selain itu, Dedi juga menyinggung kondisi wilayah yang padat penduduk, sehingga membutuhkan solusi jangka panjang berupa pembangunan flyover.

Ia menyebut rencana tersebut sudah masuk dalam program pembangunan Jawa Barat, meski pelaksanaannya dilakukan bertahap karena keterbatasan fiskal.

“Dengan kebijakan Pak Presiden yang akan membangun flyover, tentu kami berterima kasih. Itu sangat membantu,” katanya.

Menurutnya, pemerintah pusat juga memberikan perhatian terhadap penataan perlintasan kereta di berbagai daerah, mengingat banyaknya jalur yang muncul akibat perkembangan kawasan permukiman.

Solusi Permanen: Penutupan Perlintasan Sebidang dan Pembangunan Flyover

Senada dengan Gubernur, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja kini bergerak cepat memprioritaskan pembangunan jalan layang (flyover).

Di wilayah Kota Bekasi, rencana penutupan permanen perlintasan sebidang di Jalan Ampera dan Bulak Kapal telah diputuskan. Apalagi perlintasan sebidang ini menjadi penyebab terjadinya tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur.

Namun penutupan perlintasan ini akan dieksekusi segera setelah Pemkot Bekasi membangun Flyover Bulak Kapal sebagai akses alternatif yang aman.

"Kami tutup permanen Ampera dan Bulak Kapal. Tapi tentu diawali dengan pembangunan Fly Over di Bulak Kapal," kata Tri Adhianto.

Ia menjelaskan bahwa keputusan ini telah mempertimbangkan aspek efektivitas waktu pengendara serta kondusifitas arus lalu lintas.

"Pertimbangan karena kami tahu distribusi untuk jalan sangat berbatas. Semua nanti akan bergantung, mereka lewatnya ke Jalan Nonon Sonthanie yang ada di RS Bella, itu tentu akan membuat crowded, macet dan lain sebagainya, menambah beban warga masyarakat," jelas Wali Kota Bekasi.

Sementara itu di Kabupaten Bekasi, Plt Bupati Asep Surya Atmaja menginstruksikan pendataan total seluruh perlintasan sebidang, terutama di titik rawan seperti Lemahabang.

“Jalur kereta api kita cukup rawan, seperti di Lemahabang. Ini perlu jadi perhatian ke depan, seperti Flyover. Perlu pemetaan dan evaluasi keselamatan,” tutur Asep.

Instruksi Presiden Prabowo: Banpres untuk Keselamatan Rakyat

Upaya pembenahan di Bekasi ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden secara garis besar menyoroti adanya 1.800 titik perlintasan kereta api di Jawa yang tidak dijaga dan rawan kecelakaan.

Khusus untuk Bekasi, Presiden telah menyetujui pembangunan flyover melalui skema Bantuan Presiden (Banpres). Presiden Prabowo menekankan bahwa proyek ini harus dikebut karena sifatnya yang mendesak bagi keselamatan warga di kawasan padat penduduk.

"Pemda Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena bekasi juga padat, dan keperluan kereta api itu sangat penting dan mendesak, jadi saya sudah setujui dibangun fly over langsung oleh bantuan presiden," ujar Presiden Prabowo saat meninjau RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Pemerintah pusat pun telah menyiapkan anggaran fantastis untuk perbaikan lintasan di berbagai wilayah.

"Kami perhitungkan hampir Rp 4 T demi keselamatan dan kami sangat penting dan perlu dan sekarang saat nya sudah berapa puluh tahun belum dilaksanakan jadi sekarang dilaksanakan," tutup Presiden Prabowo.

Langkah Darurat: Penjagaan Dishub dan Alarm Elektrik

Sembari menunggu pembangunan fisik flyover yang ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan, Pemkot Bekasi menerapkan sistem pengamanan berlapis. Mulai hari ini, petugas Dishub dikerahkan untuk berjaga selama 12 jam (pukul 05.00 - 22.00 WIB) di titik-titik rawan.

Selain itu, Pemkot Bekasi tengah menguji coba pemasangan alarm elektrik pendeteksi kedatangan kereta yang dirancang oleh Diskominfosandi. Alat ini akan mengeluarkan suara peringatan jika kereta sudah berada dalam radius 500 meter dari perlintasan.

"Alat itu nantinya akan mengirimkan sinyal pada saat kereta lewat, alat itu berbunyi, jadi kereta lewat mungkin dari kurang 500 meter walaupun sinyalnya bunyi, sehingga memberikan peringatan agar kendaraan untuk tidak kemudian memaksakan diri melewati jalan yang ada," pungkas Tri Adhianto.