Ada 9000 Buruh Indonesia Terancam PHK Imbas Perang Timur Tengah

Secara tidak langsung Said Iqbal menjelaskan bahwa peningkatan daya beli akan mendorong konsumsi, menjaga produksi, dan pada akhirnya mencegah PHK.

KSPI dan Partai Buruh menegaskan bahwa aksi May Day 2026 adalah gerakan konstitusional yang bertujuan untuk memastikan negara hadir dalam melindungi buruh.

Aksi di DPR RI merupakan bentuk tekanan politik yang sah untuk menagih janji dan mendorong perubahan kebijakan.

“May Day bukan panggung seremoni. Ini panggung perjuangan untuk memastikan janji negara tidak berhenti sebagai kata-kata,” tegas Said Iqbal.
 
Selain itu KSPI memastikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 pihaknya akan melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI. 

Demonstrasi akan diikuti oleh ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia, dengan titik pusat aksi di depan Gedung DPR RI untuk wilayah Jakarta. 

Aksi ini akan dilanjutkan dengan long march menuju Istora Senayan untuk menggelar May Day Fiesta.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa pilihan aksi di DPR RI merupakan keputusan politik yang sadar dan terukur. 

Secara tidak langsung ia menegaskan, peringatan May Day tidak boleh direduksi menjadi seremoni, melainkan harus menjadi momentum perjuangan untuk menagih janji-janji negara yang hingga kini belum dijalankan. 

“Kami hanya akan melakukan aksi May Day di DPR RI, bukan di Monas. Karena bagi kami, May Day adalah perjuangan, bukan sekadar seremoni,” tegas Said Iqbal. 

Baca juga: Sekjen PBB Umumkan Gencatan Senjata Israel dan Lebanon, Ini Sederet Syaratnya

KSPI dan Partai Buruh menilai perayaan di Monas berbeda secara substansi. 

Jika di Monas bersifat seremoni, maka aksi di DPR RI membawa tuntutan konkret atas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang belum diselesaikan.

Said Iqbal menjelaskan bahwa terdapat janji utama pemerintah pada May Day 2025 yang hingga hari ini belum dijalankan sama sekali, ditambah 2 isu baru yang menjadi tuntutan buruh saat ini.

Enam janji yang belum dijalankan tersebut adalah, Sahkan RUU Ketenagakerjaan, HOSTUM: Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah, Stop Ancaman PHK Akibat Perang dan Impor Mobil, Reformasi Pajak: Hapus Pajak THR, Bonus Tahunan, JHT, dan Jaminan Pensiun, Sahkan RUU PPRT, dan Sahkan RUU Perampasan Aset. Sedangkan dua isu lain meliputi Ratifikasi Konvensi ILO No. 190 dan Turunkan Potongan Tarif Ojol Menjadi 10 persen

KSPI dan Partai Buruh mengakui adanya undangan dari pemerintah untuk menghadiri perayaan May Day di Monas yang rencananya akan dihadiri Presiden. Namun, kehadiran tersebut bersifat kondisional.

“Kami akan mempertimbangkan hadir di Monas jika sebelum 1 Mei ada pertemuan langsung dengan Presiden untuk membahas enam janji yang belum dijalankan,” kata Said Iqbal.