Kepada Buruh, Istana Janji Panggil Pramono Anung dan Dedi Mulyadi

Sejumlah perwakilan yang telah ditunjuk oleh orator, kemudian bergegas menuju istana untuk membahas terkait UMP dan UMSK 2026.

Sementara, ratusan buruh lainnya masih menunggu di depan Tower BSI sembari melantunkan beberapa lagu perjuangan.

Meski diguyur hujan, tapi para buruh tetap bertahan di lokasi dengan berteduh dari banner maupun spanduk yang dibawa.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) didukung oleh Partai Buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025) siang.

Baca juga: Buruh: Pak Prabowo Jangan Perlakukan Buruh Seperti Musuh!

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, hari ini ada sekira 5.000 sampai 10.000 massa buruh dari Jawa Barat menuju Jakarta yang akan konvoi naik sepeda motor menuju Patung Kuda.

"Mereka menyuarakan satu hal saja: mengembalikan nilai kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang dirubah, dihilangkan, atau dikurangi oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM)," kata Said Iqbal, Senin. 

Dalam aksi pertama, buruh sempat mendapatkan tindakan tidak menyenangkan dari pemerintah melalui Polisi pada Senin (29/12/2025).

Pasalnya buruh sempat diusir dengan cara tidak manusiawi dengan mendorong buruh dan menderek mobil komando. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengingatkan Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak memperlakukan buruh dan demonstran layaknya penjahat. 

Said Iqbal tidak terima pemerintah melalui kepolisian menunjukkan pendekatan militeristik terhadap demonstran.

Di mana mobil komando buruh diderek dan peserta aksi didorong.

Menurut Said Iqbal, ini tanda-tanda Indonesia sudah kembali ke zaman militeristik.

“Hari ini kami dipertontonkan bagaimana mobil komando peserta aksi diderek dan peserta didorong. Ini sudah kembali ke zaman militeristik,” ujarnya, Senin.

Said juga menegaskan seyogyanya aksi demonstrasi digelar di depan Istana Negara yang menjadi tempat rakyat, termasuk buruh, menyampaikan aspirasi.

Seharusnya kata Said, Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral dan terbuka untuk didatangi rakyat.