Sempat Memanas, Akhirnya Buruh Diterima Anak Buah Prabowo Subianto

Hal tersebut sebagai tindak lanjut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.

Massa mulai memadati kawasan Monas sejak pukul 10.00 WIB, lalu demontrasi dimulai pukul 11.40 WIB. 

Aksi ini merupakan bentuk ketidakpuasan buruh terhadap keputusan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang menetapkan UMP DKI Jakarta 2026 di angka Rp5,72 juta.

Para buruh menilai penetapan UMP tersebut belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

"UMP Jakarta lebih rendah dari Bekasi dan Karawang," ujar orator, dari atas mobil komando, Senin.

Tampak bendera Partai Buruh dan bendera KSPI berkibar di kerumunan massa buruh tepat di depan Menara Danareksa.

Sejumlah elemen buruh dari berbagai organisasi mulai KSPI, Serikat Pekerja Nasional (SPN), hingga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) turun ke jalan.

Spanduk pun dibentangkan yang bertuliskan menolak UMP DKI Jakarta. 

Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Jalan Budi Kemuliaan maupun MH Thamrin dialihkan ke Jalan H Agus Salim dan Kebon Sirih.

Dalam aksinya, KSPI dan Partai Buruh menuntut:

1. Penolakan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,7 juta dan menetapkan Upah Minimum senilai Rp5,89 juta sesuai kebutuhan hidup layak (KHL) dari BPS.

2. Pengembalian nilai Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) 2026 di 19 kabupaten/kota yang telah dikurangi, sesuai rekomendasi bupati/wali kota.

Said mengkritik kebijakan upah di Jakarta yang dianggap lebih rendah dibandingkan beberapa daerah industri, seperti Bekasi dan Karawang. 

“Apakah masuk akal pabrik panci di Karawang upahnya lebih tinggi dari pekerja gedung pencakar langit di Jakarta?” katanya.

Ia menambahkan, insentif yang diberikan pemerintah tidak menyasar semua penerima upah minimum, sehingga tidak bisa dianggap sebagai bagian dari upah minimum.