Jumlah Penduduk Miskinnya Ekstrim Terbanyak, Kabupaten Bogor Dapat Kuota BSPS Terbesar di Jawa Barat

Laporan wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BABAKAN MADANG - Kabupaten Bogor mendapatkan kuota 1.351 unit untuk perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2025 ini.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada warga Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/11/2025).

"Jumlah rumah tidak layak huni  (Rutilahu) yang mendapatkan BSPS dari Kementerian PKP tahun ini mencapai 1.351 unit," kata Maruarar. 

Dia menjelaskan kuota BSPS di Kabupaten Bogor lebih besar dari daerah lain karena jumlah masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Bogor terbanyak se-Indonesia.

Baca juga: Waduh, Warga Miskin Kabupaten Bogor Capai 450.000 Orang, 73.000 Orang Dikategorikan Miskin Ekstrim

"Ini terbilang adil karena jumlah masyarakat miskin ekstrem di sini terbanyak. Bagaimana pun negara harus adil terhadap warga negaranya," ujar Maruarar.

Pria yang biasa disapa Ara ini mengungkapkan tahun ini penerima BSPS di Indonesia ada 45 ribu unit.

Kementerian PKP akan menaikan jumlah penerima BSPS baik di tingkat daerah maupun nasional pada tahun-tahun mendatang. 

"Tahun 2026 jumlahnya diatas 400 ribu unit. Jika Tahun 2025, besar anggarannya Rp 900 miliar, maka di rahun 2026 anggaran kami mencapai Rp8,89 triliun. Angka itu mencapai 90 persen dari anggaran kementerian," tuturnya.

Baca juga: Warganya Masuk Kategori Miskin Ekstrim, Pemkab Bogor Salurkan Bansos ke Ratusan KK di Caringin

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian PKP yang telah membantu pemerintah daerah dalam program menuntaskan angka Rutilahu di Kabupaten Bogor.

"Jumlah Rutilahu di Kanupaten Bogor saat ini ada 14 ribu lebih unit. Tahun ini ada 3.600 unit Rutilahu yang kami rehabilitasi," paparnya. 

Rudy menjanjikan tahun 2026 alokasi anggaran bedah rutilahu bakal ditingkatkan sehingga tidak ada lagu Rutilahu di Bumi Tegar Beriman.

"Dengan bantuan pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka tidak ada lagi Rutilahu di Kabupaten Bogpr pada Tahun 2027 atau 2028," ucapnya.

Sementara anggota DPR dapil Kabupaten Bogor, Marlyn Maisarah, berjanji akan memperjuangkan perbaikan rutilahu bagi warga Kabupaten Bogor.

"Kami akan terus berjuang, agar anggaran BSPS terus meningkat. Karena dengan diperbaiki rumahnya, maka tidak terjadi lagi kemiskinan ekstrim," tandas Marlyn Maisarah.