PDIP Bongkar Data APBN, Dana Makan Gratis Rp223 T Diambil dari Pos Pendidikan

Soroti Kesejahteraan Guru dan Fasilitas Sekolah

PDIP menekankan bahwa pengungkapan data ini bukan sekadar kritik politik, melainkan upaya menjaga transparansi agar sektor prioritas seperti kesejahteraan guru dan fasilitas sekolah tidak dikorbankan demi program baru.

Kepala Badan Sejarah PDIP, Bonnie Triyana, mengingatkan agar tidak ada narasi 'keajaiban efisiensi' yang mengaburkan fakta hukum.

"Jangan sampai ada narasi yang mengaburkan fakta hukum yang sudah tertuang dalam lembaran negara," ungkap Bonnie.

Pria yang menjabat sebagai Kepala Badan Sejarah PDIP itu mengungkapkan bahwa aturan yang ada secara eksplisit menunjukkan anggaran triliunan rupiah untuk MBG tersebut merupakan bagian dari alokasi anggaran pendidikan.

Oleh karena itu, ia mengingatkan semua pihak agar tidak menciptakan kebohongan publik.

"PDI Perjuangan melalui kami yang bertugas di DPR RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengawal agar fungsi anggaran ini benar-benar sesuai peruntukannya, dan jujur dalam penyampaiannya kepada rakyat," ungkap Bonnie.

Senada dengan itu, Anggota Komisi X DPR RI, Denny Wahyudi (Denny Cagur), menyoroti dampak jangka panjang MBG terhadap kualitas pendidikan dasar.

"Kami ingin guru-guru di Indonesia lebih sejahtera dan segala hal yang diberikan untuk pendidikan benar-benar menyentuh setiap sektor yang bisa membuat dunia pendidikan jauh lebih baik," kata Denny.

Menurutnya, rakyat harus tahu soal anggaran pemerintah terkait MBG ini agar bisa bersama-sama diawasi penggunaannya. 

"Jangan sampai program baru ini justru mengurangi esensi prioritas pendidikan anak bangsa," tandasnya.