Laporan wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo di Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (20/8/2025).

Dalam sidak ini, Menteri Hanif berdialog dengan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat.

Hanif mengaku kecewa dan prihatin karena TPPAS Lulut Nambo belum juga beroperasi maksimal. Padahal TPPAS ini lebih dari 10 tahun dibangun.

"Kementerian Lingkungan Hidup sangat prihatin dengan tidak operasionalnya TPPAS Lulut Nambo ini hampir selama 10 tahun lebih," kata Hanif di Klapanunggal, Rabu (20/8/2025). 

Baca juga: Breaking News, Menteri LH Hanif Faisol Ingin TPPAS Lulut Nambo Segera Beroperasi

Terkait hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, mengatakan TPPAS Lulut Nambo belum beroperasi maksimal karena ada persoalan terkait mitra.

"Sebenarnya pemasalahan utamanya adalah mitra yang kami gandeng. Untuk kerja sama KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), mitra tidak berhasil untuk penyediaan pendanaannya," kata Ai di Klapanunggal, Rabu (20/8/2025).

Dia menjelaskan mitra tidak memenuhi tenggat waktu yang sudah ditetapkan untuk pendanaan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan BAPPENAS (Perencanaan Pembangunan Nasional) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terkait hal ini," ujar Ai.

Baca juga: Indocement Siap Tampung Bahan Bakar RDF Hasil Olahan Sampah dari TPPAS Lulut Nambo

Berdasarkan arahan dari BAPPENAS, lanjut Ai, persoalan ini dikembalikan kepada PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama) yakni Gubernur Jawa Barat. 

"Kalau masih memungkinkan dipersilahkan, tapi tentunya dengan argumen-argumen yang kuat. Tetapi kalau memang dirasakan tidak bisa memenuhi dari sisi pendanaan, ya memang direkomendasikan untuk dihentikan," imbuhnya.

Baca juga: Liputan Khusus: TPPAS Lulut Nambo Tak Kunjung Beroperasi, Ini Penyebabnya

Ai mengungkapkan surat pengakhiran kerjasama dengan mitra sudsh dihentikan sejak JBL 22 Juli 2025.

"Sekarang ini kami sedang melakukan audit dengan BPK dan BPKP Jawa Barat, untuk menilai aset-aset yang ada di Nambo. Nanti mungkin kita akan rumuskan kembali mekanisme kerjasamanya sesuai dengan arahan Menteri Lingkungan Hidup," tandasnya.