Mangkrak 10 Tahun, Menteri Hanif Desak Pemprov Jabar Segera Operasikan TPPAS Lulut-Nambo

Laporan wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, KLAPANUNGGAL - Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo di Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga kini belum juga beroperasi.

Padahal TPPAS ini sudah mulai dirancang sejak 10 tahun yang lalu saat kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan.

Terkait hal itu, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengoperasikan TPPAS Nambo ini.

"Lulut-Nambo ini tentu diperlukan langkah-langkah operasional yang cepat dari pemerintah provinsi, karena memang ini pemerintahan baru. Kita harapkan segera dilakukan percepatan, di antaranya mengoperasionalkan teknologi RDF," kata Hanif saat meninjau langsung TPPAS Lulut-Nambo di Klapanunggal, Rabu (20/8/2025).

Baca juga: Breaking News, Menteri LH Hanif Faisol Ingin TPPAS Lulut Nambo Segera Beroperasi

Dia menjelaskan TPPAS Lulut Nambo menjadi tumpuan harapan dari 4 kabupaten/kota untuk mengatasi persoalan darurat sampah yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan.

"Terbengkalainya operasional Lulut-Nambo selama lebih dari sepuluh tahun menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Padahal, fasilitas ini diproyeksikan mampu menampung dan mengelola sampah dari empat kabupaten/kota di sekitar lokasi," ujar Hanif.

Menurutnya, penggunaan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) sangat potensial diterapkan dalam pengolahan sampah di Lulut-Nambo.

Pasalnya, terdapat dua industri semen besar yang bisa menyerap hasil olahan RDF tersebut. Percepatan operasional bisa dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia.

Baca juga: Ini Kata Kadis Lingkungan Hidup Jawa Barat Terkait TPPAS Lulut Nambo yang Tak Kunjung Beroperasi

"Bangunan sudah ada, tinggal ganti mesin. Katakanlah 3-4 bulan sudah bisa dioperasikan. Lokasinya juga sangat dekat, hanya sekitar 4 kilometer dari Indocement, yang kapasitasnya lebih dari 1.000 ton per hari," jelasnya.

Namun, Hanif mengakui hambatan yang muncul lebih bersifat non-teknis. Ia berharap langkah percepatan segera direalisasikan oleh Pemprov Jabar.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih menjelaskan, Pemprov Jabar telah mengakhiri kerja sama terkait proyek TPPAS Lulut-Nambo.

"Pada 22 Juli 2025, gubernur sudah menyampaikan surat pengakhiran kerja sama. Sekarang ini kami sedang melakukan audit bersama BPKP Jabar untuk menilai aset-aset yang ada di Nambo," kata Ai.

Ai menambahkan, pihaknya akan segera merumuskan mekanisme kerja sama baru sesuai arahan Menteri LH. Ia membuka kemungkinan menggandeng Indocement sebagai mitra strategis.

"Kami berharap dengan arahan pak menteri, karena ini kedaruratan, mekanisme kerja sama bisa dibuat lebih sederhana. Indocement sangat mungkin menjadi mitra, meskipun pada lelang KPBU sebelumnya mereka tidak lolos," tandasnya.