DPRD Kabupaten Bogor Sahkan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025

Laporan wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - DPRD Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 pada Kamis (19/6/2025). 

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara.

Hadir jajaran Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Rudy Susmanto, Sekretaris Daerah (Sekda), perwakilan Forkopimda, jajaran kepala perangkat daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan DPRD dan Bupati Bogor, telah menyepakati perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.

Baca juga: DPRD Kabupaten Bogor Bahas 3 Raperda, Salah Satunya Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan

"Nota kesepakan perubahan KUA-PPAS 2026 sudah disahkan dan tandatangani bersama antara kepala daerah dengan DPRD Kabupaten Bogor," kata Sastra di Cibinong, Kamis (19/6/2025) sore.

Dia menjelaskan beberapa sektor penting menjadi prioritas dalam KUA-PPAS perubahan ini.

"Kita sepakat menyelesaikan pembangunan beberapa sektor penting pada 2025 ini yakni bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan," ujarnya.

Sementara Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan, pembangunan sudah memasuki semester kedua saat ini.

Baca juga: DPRD Kabupaten Bogor Gelar Reses di Sukaraja, Warga Cilebut Usulkan Pembangunan SMP Negeri

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD membahas perubahan KUA dan perubahan PPAS, untuk menyusun rancangan APBD perubahan 2025. 

“Kami bersama DPRD Kabupaten Bogor betul-betul harus cermat untuk memilah dan memilih beberapa program yang memang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Rudy.

Rudy menjelaskan, program prioritas pertama adalah ingin menuntaskan beberapa pembangunan infrastruktur jalan di wilayah barat, utara, timur, dan sebagian selatan. 

Selain infrastruktur jalan, ada juga infrastruktur fasilitas kesehatan baik Puskesmas dan lain sebagainya yang harus kita selesaikan.

Baca juga: DPRD Kabupaten Bogor Targetkan 13 Perda pada 2025, FORMAPPI: Jangan Lupa Fungsi Pengawasan

“Sama halnya di bidang pendidikan kita meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menentukan peringkat 200 sekolah yang masuk kategori rusak berat,” jelasnya.

Ia melanjutkan, kemudian pada penjabaran APBD yang pertama, salah satu prioritasnya adalah perbaikan infrastruktur jalan di Parung Panjang, Rumpin, dan Gunung Sindur.