Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Bongkar Kebusukan ASN yang Suka Tilep SPJ Acara

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membongkar adanya kebusukan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang suka tilep atau menggelapkan uang surat pertanggung jawaban (SPJ) acara.

Hal itu dikatakan Dedi menyusul diperbolehkannya pemerintah daerah menggelar rapat atau kegiatan resmi di hotel maupun restoran.

Kepada pemerintah daerah tingkat dua di bawah otoritanya, Dedi menyarankan kota dan kabupaten agar tidak menggelar rapat di hotel maupun restoran.

Dedi menyarankan, para Wali Kota dan Bupati untuk menggelar kegiatan resmi di kantornya masing-masing.

Dedi lalu meminta agar alokasi dana untuk kegiatan rapat di hotel atau restoran, supaya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya yang dirasakan masyarakat banyak.

Baca juga: Gara-gara Dedi Mulyadi Bonceng Motor Tak Pakai Helm, Petugas Patwal Dishub Bogor Ditilang Polisi

Lewat akun media sosial Instagram miliknya @dedimulyadi71, dia membongkar kebusukan ASN yang bersikap tidak jujur dalam membuat laporan SPJ.

"Saya ini pengalaman lah, tahu kalau rapat-rapat di hotel itu yah kan, apa sih yang terjadi oleh kita? Penyelenggara rapatnya itu, sering kali SPJ nya atau pertanggung jawabannya tidak sesuai dengan realisasi yang digunakan. Kamar lima ya kan, yang dipakai tiga. Saya tahu lah, makan 10 lalu yang dipakai tujuh," kata Dedi.

Atas dasar itulah, Dedi mengajak para Bupati dan Wali Kota yang berada di otoritanya untuk mengefisienkan anggaran yang ada. 

Efisiensi anggaran dilakukan untuk kemajuan daerahnya masing-masing dan kepentingan Jawa Barat. 

"Saya mengajak para Bupati dan Wali Kota di seluruh Jawa Barat yang (daerahnya) belum kaya-kaya amat, yang ngeluh-ngeluh ke saya karena fiskal daerahnya rendah. Yuk kita efisien, jangan dulu kita berpesta di atas derita

"Saya mohon maaf menjadi Gubernur yang keukeuh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat," lanjut mantan Bupati Purwakarta ini.

Menurutnya, uang yang diperoleh kota/kabupaten hendaknya dihabiskan di daerahnya masing-masing.

Baca juga: Dedi Mulyadi Hapus Pemberian PR bagi Siswa di Seluruh Satuan Pendidikan di Wilayah Jawa Barat

Jangan sampai mereka mengalokasikan duit untuk membuat acara di daerah lain yang justru membuat daerah luar memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang besar.

"Jangan buang (gunakan) uang di satu daerah ke tempat lain, tapi buanglah uang di tempat itu berada, karena rakyat kita berkeringat, bayar pajak, ingin daerahnya maju," pungkas Dedi. (faf)