Ada Masalah Saat Daftar SPMB, Kadisdik Jabar: Bisa Datang ke Sekolah Tujuan untuk Dibantu Mendaftar

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BANDUNG - Tingginya animo masyarakat mendaftar sekolah dihari pertama SPMB ini pun sempat membuat server website Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) milik Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Jawa Barat sempat sulit diakses.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Purwanto mengatakan bagi calon peserta didik yang masih mengalami kendala saat mendaftar secara online di rumah, bisa datang ke sekolah tujuan untuk dibantu mendaftar oleh operator sekolah.

"Kami juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan," katanya.

Baca juga: Pemkot Depok Larang Keras Jual-beli Kursi hingga Siswa Titipan pada SPMB 2025, Sanksi Pidana Menanti

Panitia SPMB mencatat ada puluhan ribu calon murid yang mendaftar ke SMA, SMK, SLB pada hari pertama pelaksanaan SPMB 2025.

Lebih lanjut Purwanto mengatakan bahwa berdasarkan data panitia, tercatat, total jumlah pendaftar per hari ini sebanyak 64.109 peserta (negeri dan swasta).

Purwanto mengaku sudah melakukan evaluasi dan perbaikan terkait kendala tersebut, sehingga tidak terjadi dihari selanjutnya.

"Tentunya evaluasi dan perbaikan terus kami lakukan untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran dan kenyamanan calon peserta didik," ujar Purwanto, Rabu (11/6/2025).

Sementara itu, Sekdisdik Jabar, Deden Saepul Hidayat mengatakan, pelaksanaan SPMB hari pertama secara umum berjalan lancar.

Sementara itu, pendaftaran SPMB tahap 1 ini dimulai tanggal 10-16 Juni 2025 untuk jalur Domisili 35 persen, Afirmasi 30 persen, dan Mutasi 5 persen.

Baca juga: SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, Wali Kota Depok Supian Suri: Maaf Tak Ada Titip-menitip

Begitu pun untuk pendaftaran SPMB SMK tahap 1 dilaksanakan tanggal 10-16 Juni 2025, melalui jalur Domisili Terdekat (10 persen), Afirmasi (30 persen), Mutasi (5 persen), dan Persiapan Kelas Industri (20 persen).

Sedangkan SPMB pada SLB tidak dilaksanakan berdasarkan jalur, namun memperhatikan jenis kekhususan calon murid berdasarkan hasil diagnosa yang dilakukan oleh tim ahli/psikolog/medis/Resource Centre dengan SLB yang dituju.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri berjalan akuntabel dan berkeadilan. 

Pihaknya telah meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar untuk membuat langkah pencegahan agar tidak terjadi praktik kecurangan pada seleksi penerimaan siswa tahun ini.

Baca juga: 14 SMP Swasta Favorit di Depok yang Bisa Jadi Pilihan di SPMB 2025

"Kami pastikan pelaksanaan SPMB transparan dan akuntabel. Insya Allah, berkeadilan dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Herman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/6/2025).

Dia menerangkan, pendaftaran gelombang pertama SPMB dibuka dari 10-16 Juni 2025 dan dapat dilakukan melalui kanal spmb.jabarprov.go.id ataupun melalui aplikasi Sapawarga.

Selain itu, bagi calon peserta didik atau orangtua yang mengalami kendala pendaftaran secara daring bisa langsung mendatangi sekolah tujuan.

Disdik Jabar telah menempatkan sejumlah operator di setiap sekolah negeri yang siap membantu dalam proses pendaftaran.

"Yang sedang melakukan pendaftaran baik secara online maupun offline, kalau ditemukan kendala, jangan takut atau panik, tidak usah khawatir," katanya.

Dia menyebutkan, pengumuman hasil seleksi gelombang pertama SPMB dijadwalkan pada 19 Juni 2025.

Kemudian, tahap kedua pendaftaran dan verifikasi rencananya akan dilaksanakan dari 24 Juni-1 Juli 2025, dan diumumkan hasilnya pada 9 Juli 2025.

Sementara itu, Kepala Disdik Jabar, Purwanto, mengatakan pihaknya akan menganulir calon peserta didik yang kedapatan berbuat curang agar dapat masuk ke sekolah tujuan.

"Nanti kami anulir, ketika kami lakukan pelacakan, kemudian tidak sesuai saat verifikasi, itu kami akan langsung menganulir," katanya saat dihubungi, Senin (10/6/2025).

Selain kepada calon peserta didik, sanksi tegas juga dialamatkan kepada kepala sekolah atau operator SPMB yang terbukti melakukan kecurangan.

Purwanto mengungkapkan, tindakan curang yang biasa terjadi pada saat penerimaan siswa baru mulai dari praktik jual beli kursi sampai menerima pungutan liar (pungli).

"Jangan coba-coba bermain kepada masyarakat kemudian ke sekolah karena di sistem akan kelihatan. Ada sanksi, Pak Gubernur sudah tegas dalam peraturannya, kepala sekolah yang main-main akan diberikan tindakan tegas," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id