Soal Pelajar Pelaku Tawuran Masuk Barak Militer, Ini Tanggapan Bupati Bogor Rudy Susmanto

Laporan Wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan kebijakan wajib militer bagi anak-anak yang bermasalah.

Kebijakan ini diterapkan seiring dengan maraknya kasus tawuran antar pelajar di tiap daerah di Jawa Barat.

Para pelajar yang bermasalah akan dibina dengan pendidikan ala militer oleh TNI-Polri selama kurun waktu enam bulan.

Terkait hal itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto, mengaku akan mengikuti arah kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat.

Baca juga: 120 Siswa yang Dianggap Bermasalah di Jabar Sudah Masuk Barak TNI, Ikut Program Pendidikan Karakter

Namun dia meminta agar kebijakan iki harus memperhatikan karakteristik sosial kemasyarakatan.

"Kita tentu mengikuti arahan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Tetapi kita akan tetap mengedepankan aspek-aspek sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bogor," kata Rudy di Cibinong, Jumat (2/5/2025).

Menurutnya, setiap wilayah di Jawa Barat mempunyai karakterisktik masyarakat yang berbeda-beda.

"Kabupaten Bogor tentu tidak bisa disamakan dengan Purwakarta yang telah menerapkan kebijakan tersebut.
Tiap wilayah tentu punya karakteristik masyarakat yang berbeda-beda,” tandas Rudy.

Baca juga: Belajar dari Purwakarta, Wali Kota Depok Jajaki Anggaran Pendidikan Militer untuk Siswa Nakal