Kawasan Puncak Dilanda Banjir Bandang, Ini Kata Pakar Perencanaan Wilayah IPB

Secara aturan, sebenarnya sudah ada pengalokasian permukiman, tetapi dalam praktiknya terjadi penyimpangan. Banyak terjadi perubahan pemanfaatan dalam kurun waktu tertentu hingga saat ini.

“Lokasi yang tidak sesuai peruntukan atau kemungkinan tidak sesuai daya dukung untuk pemukiman seharusnya tidak diizinkan jadi permukiman. Penggunaan citra satelit atau drone sangat mudah untuk memantau penyimpangan ini,” tegasnya.

Baba menekankan pentingnya perencanaan tata ruang yang detail dan didukung data akurat sehingga akan ada konsekuensi jika terjadi pengaturan kembali ruang. 

Karena itu, ia menandaskan perlunya pendekatan secara bertahap dan spesifik.

Terkait pengaturan kembali, IPB University pernah dan berhasil mengajak para petani hortikultura di Desa Cibulao, yang sebelumnya menggunakan kawasan hutan lindung dan sempadan sungai untuk beralih menjadi petani kopi di lokasi yang sama. 

“Proses ini tentu membutuhkan waktu,” paparnya.

Ia menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan data yang ada, seperti peta bahaya, kerentanan, dan risiko, yang umumnya sudah ada di lembaga kompeten untuk langkah pencegahan. 

"Data tersebut saat ini mesti dicek dan didetailkan kembali sebagai pijakan dalam menyusun langkah-langkah penting.

Untuk keperluan operasional pencegahan, daerah berisiko banjir atau longsor harus dipantau secara sistematis, terutama di musim hujan. 

"Di era digital, model deteksi dini berbasis spasial seharusnya bisa dikembangkan. Tentu dukungan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan aparatnya juga harus diberikan,” tandasnya. 

Sebagai informasi, bencana banjir babdang di kawasan Puncak pada Minggu ?2/3/2025) menyebabkan satu irang meninggal dunia.

Tak hanya utu, banyak rumah, jalan dan jembatan rusak hingga warga kehilangan harta benda. 

Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 346 orang terpaksa mengungsi akibat banjir tersebut.