Soal Pertamax Oplosan Warga Minta Erick Thohir Bertanggungjawab, Ini Harapan untuk Presiden Prabowo

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Banyak masyarakat kecewa terjadinya dugaan pertamax yang dioplos pertalite.

Masyarakat pun meminta Presiden Prabowo Subianto mengusut tuntas permasalahan tersebut.

Termasuk dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.

"Ini sudah tidak bisa dimaafkan. Masyarakat Indonesia telah dibohongi. Menteri ESDM Erick Thohir harus bertanggungjawab," tutur Aris warga Cipayung, Kota Depok, Senin (3/3/2025).

Baca juga: Pertamina Pastikan Tidak Oplos Pertamax, Hanya Tambahkan Zat Aditif

Kekecewaan masyarakat terhadap dugaan Pertamax oplos disampaikan sejumlah akun di media sosial.

Salah satunya akun @Iamsalimvanjafa.

Ia mendorong Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk bertanggungjawab terkait dugaan korupsi Pertamina Patra Niaga.

Sebab, selama Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN ada 11 BUMN yang melakukan dugaan korupsi. 

Di antaranya, Pertamina, PT Timah, Garuda Indonesia, PTPN, Krakatau Steel, Asabri, Jiwasraya, Waskita Karya, ASDP, PTBA, dan PGN. 

Baca juga: Dugaan Kasus Pertalite Dioplos Jadi Pertamax, Presiden Prabowo : Lagi Diurus, Kami Bersihkan

Hal senada disampaikan akun TikTok @BukanKabarBiasa.

Warganet mendesak Presiden RI Prabowo Subianto dapat menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir usai mencuatnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax dalam pusaran kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. 

Akun @Yetty Tjan juga menyarankan, Erick Thohir untuk mundur secara lantaran diduga keterlibatannya dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. 

“Kalau di Jepang Sudah mundur teratur,” bunyi akun @Yetty Tjan.

Minta Maaf

Direktur Utama (PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan permohonan maaf secara terbuka ke masyarakat atas munculnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.