Panglima TNI Turun Tangan Cari Oknum TNI yang Gunakan Kekuatan untuk Kepentingan Selain Tugas Negara

Sehingga, diharapkan seluruh lapisan pangkat di lingkungan TNI memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama.

Polisi militer TNI harus menjadi teladan di lingkungan TNI, dengan bertindak profesional dan melakukan langkah hukum secara adil, transparan, dan akuntabel.

Tuntutan profesionalisme polisi militer TNI tersebut, ucap Agus, sejalan dengan program Asta Cita presiden dan wakil presiden RI di mana reformasi hukum menjadi salah satu program prioritas.

Intelijen Militer Dikerahkan

Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto usai upacara menjelaskan upacara gelar operasi tersebut diikuti 1.818 personel.

Selain itu, juga dikerahkan 56 unit kendaraan dalam upacara tersebut.

Para peserta merupakan pasukan dari gabungan dari TNI, perwakilan dari Kejaksaan, Beacukai, Imigrasi, Propam Polri, dan Korlantas Polri.

Yusri mengungkapkan berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2023 sampai 2024 terjadi penurunan angka pelanggaran oleh personel TNI.

Baca juga: Panglima TNI Tegaskan Penyebab Kebakaran Gudang Amunisi di Ciangsana Bukan Karena Kelalaian Manusia

Ia mengatakan pada tahun 2023 tercatat 618 kasus pelanggaran, sedangkan pada tahun 2024 itu tercatat sekitar 416. 

Kegiatan operasi gaktib dan operasi yustisi pada 2025 sendiri, akan digelar sepanjang tahun 2025 secara masif di mana kegiatannya akan dilakukan secara terpadu dan mandiri. 

Ia menjelaskan terpadu maksudnya dilakukan secara gabungan antara TNI dengan kepolisian, bea cukai, imigrasi, atau kejaksaan. 

"Kemudian terkait memang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang kemarin, mungkin rekan-rekan bisa melihat. Memang terjadi pelanggaran, tapi semuanya sudah kita tindaklanjuti. Dari Pom Angkatan, Pomad, Pomal, maupun Pomau," ungkapnya.

"Jadi para tersangka sudah ditahan, kemudian sudah dilakukan penyidikan. Kemudian berkas juga sudah kita limpahkan kepada Otmil maupun Dilmil untuk proses persidangan di peradilan militer," ujar dia.

Ia juga menyatakan dalam operasi tersebut tim intelijen militer akan dikerahkan.

Tim tersebut diterjunkan ke lapangan untuk mengumpulkan data.

"Jadi tim intelijen yang mereka berada di lapangan untuk mengumpulkan data-data apakah memang ini terjadi tindak pidana atau pelanggaran yang memang dilakukan oleh anggota TNI. Dari informasi tim intel ini lah kita akan melaksanakan penindakan di lapangan," pungkas dia.

Operasi Gaktib dan Yustisi 2025 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Artikel Ini Tayang di Tribunnews.com