Rabu, 22 April 2026

Politik

Pemerintahan Prabowo Blokir Anggaran IKN, Pengamat: Harus Berani Abaikan Jokowi

Menurutnya, pemblokiran anggaran IKN dilakukan lantaran IKN bukanlah program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto

Youtube Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
PRESIDEN PRABOWO - Pengamat politik menilai Presiden Prabowo harus berani mengabaikan program unggulan Jokowi yakni IKN 

"Jokowi bisa jadi hanya tinggal masa lalu. Termasuk tentunya IKN, yang tak akan jelas rimbanya," tandas dia. 

Diketahui, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, membantah soal pemerintah telah menghentikan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, pemblokiran anggaran yang disampaikan Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo, diartikan yakni hanya belum membuka transfer anggaran.

"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya tidak ada kan? Anggarannya belum dibuka,” kata Hasan Nasbi di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Baca juga: Carlos Pena Pastikan Duel Dewa United Vs Persija Jakarta Tak Akan Bikin Kecewa Patrick Kluivert Cs

“Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di kementerian PU, ada di OIKN,” tambahnya. 

Kemudian ia menjelaskan, komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN tidak bisa dianggap main-main. 

Sebab, Presiden RI Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan kepala badan serta para menteri terkait mengenai percepatan pembangunan ibu kota baru tersebut.

“Yang jelas komitmen dari bapak presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh menko infrastruktur kan. Bahwa selama 5 tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” ungkapnya.

Baca juga: Menteri PU Sebut Anggaran IKN Diblokir, Begini Klarifikasi Pihak Istana

Selanjutnya, Hasan menyampaikan, pemerintah telah menganggarkan pembangunan IKN tahap II sebanyak Rp48,8 triliun.

Kata dia, target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. 

 “Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” tandasnya. 

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan kabar yang mengejutkan terkait kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga: UI Lakukan Kajian Tentang Pengembangan IKN Bersama Universiti Tan MARA Malaysia

Menurut Menteri Dody, kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada progres karena anggaranya tidak ada karena masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ucap Dody

Hal itu disampaikan Dody usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (06/02/2025).

Sumber: Warta Kota
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved